Wawancara dengan Anwar Ibrahim


Sebagai pemimpin kubu oposisi, Anwar Ibrahim merupakan salah satu politisi berpengaruh dan paling kontroversial di Malaysia. Dalam wawancara dengan Rizki Nugraha, Anwar berbicara tentang hubungan umat Islam dan Kristen, pengaruh agama terhadap politik dan mengapa Malaysia membutuhkan perubahan politik.

| Bild:
Anwar Ibrahim menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Malaysia dari 1993 hingga 1998. Saat ini ia merupakan pemimpin kelompok oposisi | Sejak kembali berjejak di ranah politik, Anwar Ibrahim menjadi figur sentral gerakan oposisi dengan segudang hambatan. Proses pengadilan terhadapnya dalam kasus dugaan pelecehan seksual yang dianggap bermuatan politis baru-baru ini kembali dihidupkan. Beberapa tahun lalu cara yang sama sukses membunuh popularitas Anwar di mata penduduk konservatif Malaysia. Terkait ketegangan antara pemeluk agama Kristen dan Islam seputar penggunaan kata "Allah", Anwar mengakui Malaysia sedang menghadapi defisit demokrasi.
***

Ketegangan antar agama di Malaysia meningkat setelah pengadilan memutuskan bahwa non muslim dilarang menggunakan kata "Allah"...

Anwar Ibrahim: ...Sejumlah kelompok tertentu merasa bahwa sudah menjadi kepentingan mereka untuk meningkatkan ketegangan ini karena melayani motif mereka, tapi menurut saya, hal itu bukannya mengakibatkan kerusakan besar hubungan antara umat Islam dan Kristen. Masyarakat Kristen menanggapi serangan pembakaran (gereja) dengan sangat positif dan memberikan penilaiannya, dan banyak umat Islam yang mendukung umat Kristen, misalnya membentuk komite pengawasan lingkungan guna melindungi gereja-gereja.

Saya telah pergi jauh keluar dari pusat dari apa yang disebut sebagai "gangguan" dan saya pikir, orang-orang pada umumnya tidak terpengaruh pada putusan pengadilan dan waspada mengenai kemungkinan manipulasi yang dilancarkan oleh "kekuasaan yang lebih tinggi", yang selalu menolak opini populer, yang mana inilah alasan sebenarnya terciptanya krisis buatan ini.

Saya dengan senang hati mengatakan, populasi yang lebih luas tidak mudah ditipu.

Mengapa pemerintah Malaysia bersikukuh ingin naik banding terhadap putusan pengadilan, meski pada faktanya akan berisiko menambah lebar jurang antara umat Islam dan Kristen?

Ibrahim: Pemerintah mengajukan banding karena hal itu merupakan jaminan tuntutan sejumlah kecil pembakar. Kelompok ini bersikeras menggunakan isu tersebut untuk memecah-belah kubu-kubu pemilih – berharap untuk mencetak beberapa poin dengan merangkul kaum terpinggirkan. Mereka tidak begitu mempedulikan akibat tindakan mereka yang dapat memperluas perpecahan dalam masyarakat dan memicu perselisihan.

Maznah Muhammad, pengamat politik asal Singapura, mengkhawatirkan bahwa pemerintah Malaysia semakin mencampuradukkan politik dengan agama. Menurut Anda, apakah kekhawatiran ini beralasan?

Ibrahim: Konstitusi Federal Malaysia secara jelas menjabarkan peranan agama dalam masyarakat Malaysia. Islam adalah agama negara, namun kebebasan untuk mempraktikkan agama lain dijamin. Kami rasa ini sepenuhnya tepat, bahwa agama diwujudkan dalam dunia politik yang nilai-nilainya dijunjung tinggi oleh agama – seperti keadilan, belas kasih, cinta dan kasih sayang – mengilhami kebijakan yang mengarah pada perdamaian dan kesejahteraan.

| Bild:
"Krisis buatan" - Sekelompok warga melihat kerusakan akibat amukan masa di gereja Good Shepherd Lutheran di Malaysia | Namun, pemerintah Malaysia saat ini dikenal mencampuradukkan agama dan politik yang tidak mengindahkan moral. Islam diterapkan dengan cara-cara yang dianggap menindas, bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dan melanggar beberapa ketentuan dasar dalam konstitusi kami. Penyalahgunaan kekuasaan ini harus diselidiki.

Keputusan pemerintah untuk banding menciptakan kesan bahwa pemerintah membela kepentingan kelompok tertentu. Apakah di Malaysia tidak masa depan bagi sekularisme?

Ibrahim: Pemerintah jelas bias dalam semua hal yang berkaitan dengan peradilan. Sejak perdana menteri yang baru naik jabatan pada bulan April 2008, pemerintah tidak pernah kalah dalam satu pun kasus pengadilan yang naik banding. Tidak diragukan lagi bahwa kasus-kasus bermuatan politik pada akhirnya ditentukan pada kebijaksanaan UMNO (United Malays National Organisation atau Organisasi Nasional Malaysia bersatu, partai politik terbesar di Malaysia -red.)

Masalahnya, oleh karena itu, bukan sekularisme, atau kematiannya per se; dilema sebenarnya yang kami hadapi di Malaysia adalah defisit demokrasi. Sistem peradilan yang korup, media yang terbelenggu, dan kurangnya kebebasan pribadi, dalam artian partai yang berkuasa dapat dengan mudah mengabaikan ketentuan yang diatur dalam konstitusi.

Sekarang, agama digunakan oleh partai yang berkuasa untuk mengumpulkan dukungan dari elemen-elemen pinggiran, dan dengan melakukan itu, mereka melewati beberapa batasan yang mendefinisikan hubungan antara negara dan agama.

Tetapi kesediaan partai yang berkuasa untuk melampaui batasan hukum guna mempertahankan cengkraman kekuasaannya terwujud dalam banyak bentuk termasuk korupsi yang merajalela dan hasutan sentimen rasial. Jadi perhatian utama kami dalam koalisi oposisi adalah tetap menjaga konstitusi guna menabur benih-benih kemajemukan demokratis dan rasa tanggung jawab yang lebih besar.

Bagaimana partai-partai minoritas, yang berafiliasi dengan Barisan Nasional, misalnya Asosiasi Tionghoa Malaysia dan Kongres India Malaysia, bereaksi terhadap kebijakan Perdana Menteri Najib Razak?

Ibrahim: Kontradiksi afiliasi mereka mencolok dengan meningkatnya kepicikan dan rasisme UMNO, namun pilihan mereka pada titik ini sangat terbatas. Bagaimana mereka bisa tidak memperdebatkan keluhan, di tengah ketergantungan mereka pada kemurahan hati pemerintah. Partai-partai ini mewakili politik versi lama Malaysia, yang kurang lebih memandang masa kejayaannya dan kini berada pada masa redup. Mengharapkan perubahan mendasar visi mereka merupakan hal yang tidak realistis, walau di tengah keadaan apa pun.

Ironisnya partai-partai yang paling berpengaruh di Malaysia, Barisan Nasional dan partai Anda, Partai Islam Pan Malaysia sering dicap sebagai kekuatan Islam konservatif. Jadi apa perbedaan antara partai Anda dan partai pemerintah, misalnya mengenai pentingnya mempromosikan dialog agama?

Ibrahim: Saya tidak setuju bahwa PAS, yang merupakan pemain utama dalam koalisi oposisi, dicap sebagai partai konservatif. Dalam krisis mengenai isu "Allah", mereka menempatkan diri dengan jelas, bahwa umat Kristen dan Yahudi boleh menggunakan istilah tersebut, menegakkan apa yang dianggap sebagai posisi utama yang berlaku di seluruh dunia muslim.

| Bild:
Tanggal 3 Februari lalu Anwar Ibrahim didampingi sang isteri menghadap pengadilan dalam kasus dugaan sodomi. Banyak pengamat menduga proses tersbeut bermuatan politis | Maka dari itu, menggolongkan mereka dengan UMNO sebagai unsur Islam konservatif adalah persepsi yang keliru. PAS dan partai-partai koalisi oposisi lainnya mendukung dialog antara mereka yang ingin membicarakan pelestarian dan promosi kerukunan beragama dalam masyarakat kami yang majemuk.

Kelompok-kelompok etnis di Malaysia masih terpecah belah, terutama secara politis. Mereka cenderung membela kepentingan politis masing-masing. Terkadang mereka berusaha mencederai kepentingan kelompok lain. Apakah Anda melihat fenomena ini sebagai tantangan atau cenderung sebagai peluang bagi demokrasi di Malaysia?

Ibrahim: Memang benar bahwa berbagai komunitas etnis di Malaysia terus memandang kepentingan mereka dengan cara yang sempit dan picik. Itu karena pemerintah yang telah berkuasa tanpa gangguan selama 52 tahun, telah mempromosikan dan memupuk pola pikir ini sebagai strategi devide et impera.

Akibatnya, berbagai kelompok etnis ini seringkali bereaksi terhadap situasi-situasi tersebut dengan jatuh ke jurang pola pikir melindungi dengan ketat wilayah kesukuan dan demarkasi yang suatu ketika menciptakan kantung-kantung etnis.

Pakatan Rakyat, koalisi oposisi yang saya bantu pimpin, menolak keras pendekatan ini. Melalui Kerangka Kerja Kebijakan Umum yang baru-baru ini disahkan secara kolektif, telah mempercepat peleburan strata yang mengeras ini dan menggerakkan transformasi masyarakat politik Malaysia sehingga tidak lagi menjadi budak struktur yang melahirkan hegemoni etnis, korupsi keuangan dan peradilan, serta kerusakan menyeluruh.

Sejauh ini, masyarakat menanggapi secara positif apa yang kami tawarkan. Kami telah mampu menjamin lima kemenangan dalam pemilihan umum di negara-negara bagian kunci di Malaysia, dan telah menjadi pesaing memperebutkan kekuasaan di tingkat nasional dalam hanya beberapa tahun. Saya pikir, masa depan bagi agenda baru yang kami tawarkan pada rakyat sangat cerah.

Wawancara: Rizki Nugraha

© Qantara.de 2010

Alih bahasa oleh Luky Setyarini


Versi cetak