21.01.2011Oposisi Tunisia Pasca Diktatur Ben AliProses Pematangan Jangka Panjang
Oposisi Tunisia terpecah dan berada semakin jauh dari sebuah konsensus politik. Sebuah masa peralihan menuju era demokrasi pasca kediktaturan Zainal Abidin Ben Ali tidak akan berlangsung semulus seperti yang diharapkan. Sebuah analisa oleh Sigrid Faath
Satu-satunya kesamaan antara Partai Oposisi dan gerakan protes di jalanan adalah musuh bersama, Ben Ali dan partai pemerintah RCD Sebelum Desember 2010 masyarakat Tunisia dianggap tidak begitu meminati politik, tidak menyukai sikap militan dan bersedia melakukan kompromi. Pada bulan Desember 2010 aksi-aksi protes sosial telah mengawali perubahan: tuntutan-tuntutan sosial berujung pada kritik atas kebijakan politik kepemimpinan negara.
Presiden yang berkuasa sejak tahun 1987 dan anggota keluarga serta saudara-saudaranya yang dikenal sebagai korup, menjadi target kemarahan. Tuntutan-tuntutan kemudian berbentuk tindakan politik nyata. Ben Ali didesak untuk meletakkan jabatannya. Kejutan memang terjadi pada tanggal 14 Januari ketika diumumkan bahwa ia benar-benar mengundurkan diri dan meninggalkan Tunisia.
Sesuai dengan konstitusi, jabatan kepresidenan pada 15 Januari kemudian dipangku untuk sementara oleh ketua parlemen, Fuad Mebazaa. Ia selanjutya menugaskan Perdana Menteri Mohammed Ghannouchi yang tetap memangku jabatannya, untuk membentuk pemerintahan kesatuan nasional dengan tugas berikutnya mempersiapkan pemilihan presiden.
Dalam penyusunan kabinet baru sudah terlihat betapa sulitnya untuk menemukan personel alternatif untuk menggantikan para politisi yang hingga kini berasal dari partai RCD yang menguasai pemerintah sebelumnya.
Pelemahan oposisi secara sistematis
Sejak kemerdekaannya tahun 1956, Tunisia pada kenyataannya diperintah oleh sebuah partai, meskipun konstitusi menetapkan sistem multi partai. Setelah Presiden Ben Ali mengambil alih kekuasaan pada tahun 1987, nama partai pemerintah diganti menjadi RCD dan secara organisatoris antara lain diperkuat dengan melakukan pembinaan anggota muda dan anggota perempuan.
Namun partai-partai oposisi dan organisasi HAM atau inisiatif-inisiatif para ahli hukum serta pengacara untuk menegakkan hukum dan peradilan yang independen, secara sistematis dihalang-halangi. Kepemimpinan pemerintah juga bereaksi sangat cepat atas gagasan-gagasan reformasi yang konstruktif dengan mencapnya sebagai sikap tidak loyal dan menghukumnya dengan sanksi-sanksi, bahkan juga bila gagasan itu berasal dari partai pemerintah sendiri
Sikap ini menandai era presiden Tunisia pertama Habib Bourguiba dan juga penggantinya Ben Ali.Kelemahan organisatoris dan program partai-partai oposisi serta miskinnya profil politik yang berwatak dari para pemimpinnya yang hanya secara marjinal mengakar di masyarakat, dan sedikitnya minat yang ditunjukkan oleh generasi muda pada partai-partai tersebut, bermuara pada kondisi-kondisi politik yang tidak menguntungkan.
Perubahan juga sama sekali tak terjadi ketika tahun 1993 partai-partai mendapat dukungan finansial untuk mengorganisir kampanye pemilu, dan ketika publikasi setiap partai diizinkan. Tahun 1994 untuk pertama kalinya pimpinan pemerintah memutuskan untuk menyediakan 19 kursi bagi partai-partai oposisi di majelis pertama parlemen. Memang tak satu partai pun sebenarnya sanggup memasuki parlemen dengan kekutan sendiri.
Konstelasi politik di barisan oposisi
Sejak pemilu parlemen terakhir pada tahun 2009, enam dari delapan partai oposisi yang diizinkan pemerintah, berhasil masuk ke majelis pertama parlemen dan menduduki 53 dari jumlah keseluruhan 214 kursi parlemen.
Partai-partai ini adalah Gerakan Sosial Demokratik (MDS), Partai Kesatuan Rakyat (PUP), Uni Demokratis Unionistis (UDU), Partai Sosial Liberal (PSL), Partai Hijau bagi Kemajuan (PVP) dan Gerakan “Ettajdid” (Gerakan Pembaruan). Partai-partai ini sampai belakangan ini telah mendukung program partai pemerintah atau program presiden.
Partai-partai tersebut– seperti dua partai oposisi yang tidak terwakili di parlemen, yaitu Partai Demokrat bagi Kemajuan (PDP) dan Front bagi Demokrasi dan Kebebasan Tunisia (FTDL) – pada dasarnya mengupayakan liberalisasi politik dan reformasi. Tetapi mereka tidak dikenal sebagai partai dengan profil kuat dan program yang rinci.
Dielu-elukan oleh pendukungnya, politikus oposisi Moncef Marzouki dari Partai Kongres Republik (CPR), yang mengumumkan akan mencolankan diri dalam pilpres mendatang. Partai-partai itu terutama merupakan “ partai ibukota” yang tidak mengakar secara jelas di daerah-daerah. Ciri khas lainnya adalah personifikasi kuat dari jajaran kepemimpinan, dan pertikaian-pertikaian yang diakibatkan proses tersebut.
Organisasi oposisi Islamis "Ennahda" yang pada tahun 1980-an sampai 1990-an punya pengaruh yang lebih besar, saat ini terpecah secara organisatoris. Bekas pemimpinnya, Rachid Ghannouchi menyatakan dari tempat pengasingannya di Inggris bahwa ia bersedia duduk dalam pemerintahan kesatuan nasional.
Partai Komunis Pekerja Tunisia (PCOT) memiliki kekuatan yang marjinal. Para aktivis HAM dan pengkritik rezim secara perorangan, jurnalis, pengacara dan hakim-hakim menggabungkan diri dalam berbagai perhimpunan atau organisasi profesional yang didirikan dengan inisatif sendiri, namun aktivitas mereka dihalangi secara sistematis. Hal yang sama juga berlaku bagi Serikat Pekerja UGTT dan sayapnya yang kritis terhadap pemerintah.
Pemerintah tidak memberikan ruang bagi organisasi-organisasi otonom dan masyarakat madani. Bila sebuah perhimpunan tidak ingin selalu diganggu oleh pihak berwenang, organisasi tersebut tidak boleh mengartikan dirinya sebagai pengkritik kepemimpinan negara.
Saat itu diharapkan bahwa perkumpulan-perkumpulan yang diizinkan - misalnya partai-partai yang diizinkan – menunjukkan posisi dasar yang sama dengan kepemimpinan negara. Selain itu itu mereka juga diharapkan aktif mendukung politik pemerintah atau setidaknya bersikap netral.
Ini juga berlaku bagi media serta wartawan-wartawan. Dan tentunya juga bagi pengelola pemancar radio serta televisi swasta, setelah inisiatif swasta untuk pertama kalinya diizinkan mulai tahun 2003.
Bagaimana selanjutnya?
Sejak kemerdekaanya Tunisia berhasil dengan baik menjalani proses pengembangan negara dan dalam pembentukan identitas nasional Tunisia. Namun, negeri ini gagal – seperti banyak negara-negara tetangganya – dalam upaya menciptakan kemungkinan bagi perdebatan yang melembaga mengenai pendapat-pendapat yang berlainan serta tuntutan-tuntutan kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda.
Quo Vadis Tunisia? Harapan akan situasi kondunsif di negara Maghreb itu pupus pada Selasa (18/1), ketika ribuan warga Tunisia kembali turun ke jalan menentang pemerintahan Transisi yang dikuasai oleh orang-orang terdekat Ben Ali. Berakhirnya era Ben Ali membuka sebuah peluang untuk mengejar ketinggalan dalam proses ini. Tetapi, ini akan merupakan sebuah proses yang perlu waktu, kesabaran dan kesediaan untuk melakukan kompromi. Menyangkut partai pemerintah RCD, banyak pemrotes masih menuntut semacam Tabula Rasa.
Ketika susunan kabinet Kesatuan Nasional diumumkan pada 17 Januari, tidak semua pemrotes merasa puas. Yang dikritik adalah bahwa masih ada kementrian-kementrian kunci yang dipegang oleh menteri-menteri anggota RCD, dan hanya terdapat tiga wakil partai-partai oposisi (FTDL,PDP, Gerakan “Ettajdid”), tiga wakil serikat pekerja serta beberapa dari kelompok independen. Sehari setelah pengumuman, ketiga pemimpin serikat pekerja dan dua menteri lainnya kemudian mengundurkan diri dari kabinet.
Gambaran oposisi secara keseluruhan cukup berbeda. Hubungan dengan kepemimpinan negara “sebelumnya”, terutama terkait partai-partai oposisi, sangat ambivalen. Ide mengenai masa depan negeri itu tampaknya juga sangat berbeda, terutama bila dituntut menunjukkan kesediaan berkompromi untuk membina masa depan melalui reformasi struktur-struktur tua dengan dibarengi tuntutan terhadap partai pemerintah saat itu, RCD agar melakukan reformasi internal.
Sebuah opsi yang kelihatannya saat ini sebaiknya dilaksanakan oleh presiden sementara dengan pemerintahan Kesatuan Nasionalnya.
Sangatlah dini untuk dapat memperkirakan kontribusi kekuatan-kekuatan oposisi yang berbeda dalam pembentukan masa depan. Tuntutan-tuntutan para pemrotes yang terus berlanjut masih sangat bersifat plakatif dan menargetkan pembubaran atau pelucutan kekuasaan RCD. Suara-suara lain menginginkan penyelesaian kompromi.
Untuk saat ini tampaknya tidak terlihat adanya konsensus. Sebuah transisi cepat menuju era pasca Ben Ali diduga tidak akan terjadi. Karena itu, dampak-dampak negatif terhadap perekonomian, terutama sektor wisata serta Tunisia sebagai tempat melaksanakan bisnis industri, sulit untuk dapat dihindari.
Sigrid Faath
Alih Bahasa oleh Christa Saloh-Foerster
© Qantara.de 2011
Ilmuwan Ilmu Politik Dr. Sigrid Faath adalah Associate Fellow dari The German Council on Foreign relations di Berlin. Bidang spesialisasinya antara lain menyangkut politik luar negeri negara-negara Maghreb serta Euro-Mediterranean Partnership.
Editor: Rizki Nugraha/Qantara.de
Qantara.de
Jatuhnya Rejim Zine al Abidin Ben Ali
Wangi Melati dan Asap Mesiu
Sebuah demonstrasi massal berhasil menjatuhkan rejim yang korup, arogan dan otoriter di Tunisia . Awalnya cuma generasi muda yang kecewa karena ditelantarkan, dalam satu bulan aksi protes di Tunis menjelma menjadi arus balik yang tidak mampu dihadang oleh diktatur Zine Ben Ali. Oleh Beat Stauffer
Pergantian Kekuasaan di Tunisia
Ultimatum dari Jalanan
Pergantian kekuasaan di Tunisia yang dipicu oleh demonstrasi massal dan kerusuhan berdarah menjadi contoh dan sekaligus peringatan bagi negara-negara Arab lain, khususnya untuk wilayah Maghreb, bahwa rejim kuat sekalipun dapat jatuh jika mengabaikan rakyatnya. Oleh Reiner Sollich
Kliping Berita Aktual
Gejolak di Tunisia
Pergantian kekuasaan berdarah di Tunisia memicu harapan besar akan demokratisasi dan perubahan. Namun tanpa figur pemimpin yang cakap, warga Tunisia akan sulit keluar dari cengkraman kaum elit lama. Laporan aktual dari Tunisia di halaman DW-World.de/Indonesia
Jatuhnya Rejim Zine al Abidin Ben Ali
Wangi Melati dan Asap Mesiu
Sebuah demonstrasi massal berhasil menjatuhkan rejim yang korup, arogan dan otoriter di Tunisia . Awalnya cuma generasi muda yang kecewa karena ditelantarkan, dalam satu bulan aksi protes di Tunis menjelma menjadi arus balik yang tidak mampu dihadang oleh diktatur Zine Ben Ali. Oleh Beat Stauffer
Pergantian Kekuasaan di Tunisia
Ultimatum dari Jalanan
Pergantian kekuasaan di Tunisia yang dipicu oleh demonstrasi massal dan kerusuhan berdarah menjadi contoh dan sekaligus peringatan bagi negara-negara Arab lain, khususnya untuk wilayah Maghreb, bahwa rejim kuat sekalipun dapat jatuh jika mengabaikan rakyatnya. Oleh Reiner Sollich
Kliping Berita Aktual
Gejolak di Tunisia
Pergantian kekuasaan berdarah di Tunisia memicu harapan besar akan demokratisasi dan perubahan. Namun tanpa figur pemimpin yang cakap, warga Tunisia akan sulit keluar dari cengkraman kaum elit lama. Laporan aktual dari Tunisia di halaman DW-World.de/Indonesia
