31.01.2011Gelombang Protes di MaghribPerlawanan Kaum Terpinggirkan

Filsuf terkemuka Maroko, Mohamed Sabila dalam esainya menggambarkan jurang pemisah antara generasi di tiga negara Maghrib dan kesengsaraan sosial kaum muda, yang kecewa terhadap dogma politik generasi tua.

Pemuda Tunisia memberontak terhadap kekuasaan Ben Ali (Foto: AP)
Revolusi Mawar berdampak besar. Walaupun Ben Ali telah digulingkan, terutama kaum muda di Tunisia masih berdemonstrasi menentang pemerintahan transisi, yang mereka anggap penerus sistem tua.
Negara-negara Maghrib, yaitu Tunia, Aljazair, Marokko dan juga negeri jiran lain memiliki banyak kesamaan dan afinitas di bidang politik dan kebudayaan. Tiga negara itu sejak abad 19 menjadi koloni Perancis. Aljazair mulai dijajah 1831, Tunisia tahun 1881 dan Maroko sejak 1912.

Sejak tahun 1940-an di negara-negara itu bermunculan kelompook perlawanan, yang bersama-sama mengkoordinasi dan merencanakan perjuangan anti kolonial mereka. Keberhasilannya berdampak sangat panjang. Tetapi kemerdekaan, yang dicapai tiga negara itu antara tahun 1950 dan 1960-an, mengakibatkan pertentangan politis antara Maroko dan Aljazair, yang semakin lama semakin menumpuk.

Jadi timbul konflik perbatasan, misalnya konflik menyangkut Sahara Barat, dan juga pertikaian lain yang terus berlangsung, misalnya antara kesultanan Maroko dan pejuang kebebasan Aljazair, Emir Abdelkader.

Perubahan Politis di Masa Modern

Di tiga negara muda yang baru merdeka itu juga terjadi konflik politik dengan orang-orang yang dulu menjadi pejuang anti kolonial. Di Aljazair, pasukan pembebasan mendesak semua partai dan kekuatan, yang diwakili di pemerintahan transisi.

Di Tunisia, Habib Bourguiba mendesak pemimpin politik dari masa perlawanan anti kolonialisme. Sementara di Maroko terjadi perebutan kekuasaan dengan pembunuhan. Yang terlibat adalah pihak istana, partai-partai progresif dan militer. Setelah bentrokan berdarah tercapai kesepakatan atas dasar demokrasi, yang berdasar pada pembagian kekuasaan.

Pemuda berdemonstrasi di Bab al-Oued, ALjazair (Foto:dpa)
Perlawanan yang kembali muncul. Sejak 1988 meletus kerusuhan bruto di daerah pemukiman buruh Bab al Oued di ibukota Aljazair Aljir. Kerusuhan itu segera berkembang hingga berdimensi politik, dan menjadi tantangan bagi penguasa dari partai FLN. Setelah lewat lebih dari 20 tahun, kembali terjadi aksi protes di Bab al Oued, menentang harga bahan pangan yang sangat tinggi, korupsi dan nepotisme pemerintahan Bouteflika.
Menyangkut sikap rejim terhadap gerakan Islam yang politis, sejumlah persamaan di antara ketiga negara tersebut juga dapat diamati. Tetapi ciri khas tiap negara juga ada. Pemerintah Tunisia segera mendesak Islam radikal dari dunia politik. Di Aljazair, di mana tahun 1990 Fron Penyelamatan Islam (FIS) menang pemilu, terjadi penganuliran pemilu, dan kemudian pecah perang saudara yang berlangsung bertahun-tahun. Di akhir perang Islam radikal terdesak secara politis.

Di Maroko, akibat karakter religius penguasa, tidak terjadi konfrontasi langsung dengan gerakan-gerakan Islam (kecuali dengan kelompok-kelompok "Adl wa-Ihsan"), karena mereka diintegrasikan dalam sistem politik. Di negara itu raja adalah kepala negara dan penguasa religius yang legitim.

Perlawanan Yang Kembali Timbul

Yang menjadi ciri khas bagi masyarakat di tiga negara Maghrib itu terutama protes-protes sosial, yang otomatis memiliki karakter politik dan terjadi secara teratur, empat sampai enam tahun. Itu disebut kerusuhan bruto.

Protes-protes ini biasanya berawal dalam bentuk perlawanan rakyat di kota-kota. Perlawanan kemudian ditindak dengan kekerasan, dan kemudian surut, sampai generasi berikutnya melupakan perlawanan itu dan gelombang baru kembali datang. Perkembangan itu selalu mengikuti skema sama. Pertama-tama terjadi protes, yang berkembang menjadi pemberontakan terbuka, lalu kerusuhan ditekan oleh rejim, kemudian gelombang itu surut, setelah itu kembali membara lagi.

Presiden Aljazair Bouteflika (Foto: AP)
Tidak ada sokongan dari generasi muda. Banyak orang muda di Aljazair berpandangan, rejim yang berada di bawah Presiden Bouteflika tidak memiliki cukup legitimasi politik.
Bersamaan dengan itu, rejim menggunakan berbagai instrumen untuk mengekang oposisi yang juga berasal dari serikat pekerja. Pemerintah juga menggunakan berbagai cara untuk mengintegrasikan mereka secara politis.

Kesan yang ditimbulkan, gerakan protes biasanya terjadi spontan, sebagai reaksi atas naiknya harga bahan pangan. Sering juga, organisasi-organisasi politik atau serikat pekerja mengedepankan masalah sosial itu dan berhasil mendapat perhatian masyarakat. Sebagian besar tawaran yang diberikan negara bagi kelompok-kelompok itu biasanya hanya bersifat sementara, dan kerap bertujuan untuk memadamkan api perlawanan sosial saja.

Runtuhnya Kaum Elit Lama

Ketiga negara Maghrib itu memiliki karakteristik sama, yaitu jurang antar generasi dan antar idiologi. Tokoh-tokoh politik, dan juga oposisi, terperangkap dalam cara pikir dan idiologi mereka, yang berhubungan dengan legenda, perbuatan herois dan simbol-simbol dari jaman perlawanan terhadap kolonialisme. Sementara masyarakat di masa kini mengalami perubahan demografi yang sangat cepat.

1956, di tahun kemerdekaannya, Maroko berpenduduk 10 juta jiwa. Sekarang jumlahnya 30 juta, dan sekitar 60% di antaranya kaum muda. Ini berarti, tema-tema anti kolonial dari fron pembebasan di Aljazair, dari partai kemerdekaan di Maroko dan juga dari partai pemerintah Tunisia sudah tidak populer lagi.

Walaupun tokoh tua politik tetap berpegang erat pada sikap nasionalis dan slogan-slogannya, di mata generasi muda mitos-mitos itu sudah lama pudar. Kaum muda mempunyai ambisi dan harapan baru. Mereka mengharapkan hidup yang lebih baik. Sebagian orientasi baru baik secara politik maupun idiologi ini dapat menemukan diri dalam tema-tema Islam, yang menjanjikan masa depan yang lebih baik.

Strategi Melawan Protes Sosial

Tanpa diragukan setiap rejim memiliki "resep" tersendiri, untuk melawan protes-protes sosial dan untuk menjinakkan oposisi. Rejim Maroko mengembangkan sistem penangkis politik khusus, dengan cara mengedepankan legitimasi religius.

Selama ini, rejim dapat membungkam kekuatan oposisi, yaitu lewat cara memerintah dengan tangan besi dan dengan cara lain, yaitu menarik tokoh-tokoh elit di bidang politik dan kebudayaan ke kubunya. Selain itu, lewat penggalakan persatuan nasional melalui apa yang disebut "penyempurnaan persatuan teritorial" (aneksasi Sahara Barat / catatan redaksi). Di samping itu juga diadakan reformasi politik, yang antara lain dipimpin raja Maroko yang baru.

Mohamed Sabila (Foto: Koleksi Pribadi)
"Tidak adanya legitimasi, pembagian kekayaan secara tidak adil serta tidak adanya hak-hak kebebasan adalah halangan struktural menuju demokrasi di Maghrib", demikian pendapat Sabila.
Di Aljazair, masalah legitimasi tetap ditempatkan di bawah epos perjuangan anti kolonialisme, walaupun referensi ideologis ini sudah banyak kehilangan kekuatannya untuk memobilisasi rakyat. Bagi generasi baru, ideologi itu memberikan gambaran sejarah yang sama sekali tidak berkaitan dengan realita.

Di tambah lagi perasaan, bahwa sumber daya nasional di negara-negara Maghrib yang kaya minyak dan gas dihambur-hamburkan dan tidak dibagi sejara adil. Di samping itu, banyak kaum muda di Aljazair merasa, rejim yang memerintah tidak memiliki legitimitas politik yang cukup. Ini juga menjelaskan, mengapa pemerintahdi negara itu dalam waktu singkat menurunkan harga bahan pangan dasar.

Sistem pemerintah Tunisia di bawah Ben Ali yang ambruk dulu kerap membanggakan kemampuan untuk menjaga keamanan sekaligus mendorong pembangunan dan didukung kelas menengah. Tetapi rejim tidak dapat mencegah semakin menajamnya penderitaan rakyat, sehingga teriakan mereka dapat meruntuhkan seluruh rejim.

Hilangnya legitimitas yang terus tidak teratasi, pembagian kekayaan yang tidak meratas serta tidak adanya pembagian kekuasaan dan penjaminan hak-hak kebebasan individual adalah halangan struktural menuju demokrasi di tiga negara Maghrib. Jadi ini lebih dari sekedar pertanyaan sederhana, apakah sedikit penghiburan dapat benar-benar mengobati luka mendalam yang diderita masyarkat.

Mohamed Sabila

© Qantara.de 2011

Dari bahasa Arab oleh Günther Orth

Dari bahasa Jerman oleh Marjory Linardy

Mohamed Sabila adalah profesur di bidang filsafat di Universitas Rabat dan ketua Perkumpulan Filsafat Maroko.

Editor: Rizki Nugraha/Qantara.de