04.12.2010Pemilu Legislatif di MesirOposisi Dalam Cengkraman Penguasa
Jauh dari janji-janji pemerintah Mesir soal pengadaan pemilu yang transparan dan bebas, peluang kelompok oposisi untuk meraup suara diberangus dalam praktik rekayasa yang terkoordinir rapih. Oleh Amira El Ahl dari Kairo.
Kotak suara yang kosong adalah pemandangan lazim: sebagian besar pemantau pemilu menduga hanya 10 persen saja dari total 41 juta warga yang berhak memilih, memberikan suaranya pada pemilu. Sudah berkali-kali perempuan yang mengenakan setelan berwarna abu-abu itu membolak-balik daftar nama pemilih, tapi ia tetap tidak dapat menemukan namanya, meski terdaftar di daerah pemilihan itu.
"Saya tidak akan meninggalkan tempat ini, sampai masalah ini jelas," demikian tukasnya ketus dan kembali duduk di ayunan berwarna hijau yang sejatinya diperuntukkan bagi anak-anak. Ia sudah menunggu selama hampir empat jam, dan ia bukan satu-satunya.
Puluhan perempuan datang dan pergi dari TPS yang dibangun di sekolah dasar Qaumniya pagi hari itu. Nama mereka tidak tercantum dalam daftar pemilih dan sebabnya tidak boleh memberikan suara, meski telah dibekali dengan kartu pemilih dan tanda pengenal.
Ironisnya jauh hari sebelumnya pihak berwenang telah menjanjikan, semua orang yang dapat menunjukkan tanda pengenal atau kartu pemilih berhak memberikan suara.
Celaka bagi pemerintah, para perempuan yang diberangus hak pilihnya itu merupakan warga pemukiman elit Zamalek yang faham soal hak-hak mereka.
Mereka adalah bagian masyarakat kelas atas Mesir, kebanyakan berpendidikan dan memiliki hubungan baik dengan tokoh-tokoh berpengaruh dan pemegang kekuasaan di Kairo.
Sebagian besar dari warga Zamalek memang diprediksi akan memberikan suara bagi para calon dari Partai Demokrasi Nasional (NDP) yang berkuasa. Kendati demikian, "yang terjadi di sini adalah memalukan," demikian dikatakan seorang petugas pemilu. "Setiap orang punya hak untuk memilih, tidak perduli statusnya. Kita kehilangan banyak suara di sini."
“Pemilu Yang Transparan dan Adil“
41 juta warga Mesir diserukan untuk memberikan suara bagi 508 wakil baru di parlemen. 444 dari mereka – pria dan perempuan – dipilih di 222 wilayah pemilihan. 64 kursi ditetapkan untuk perempuan dan pemilihan diadakan di 32 wilayah. Jumlah seluruhnya kandidat 5064 orang.
Kartu pemilih yang sejatinya merupakan akses menuju TPS. Seorang perempuan gagal memberikan suaranya hanya karena tidak masuk dalam daftar pemilih. Tidak jelas berapa jumlah pemilih yang dicuri suaranya melalui mekanisme serupa. Pemerintah menjanjikan pemilu yang „transparan dan adil“, meskipun kali ini tidak ada hakim idependen dan pengamat internasional yang diijinkan masuk ke tempat pemberian suara.
Sehari setelahnya pemerintah mengumumkan pemilu telah berlangsungs sukses. Komisi pemilu menyatakan dalam surat resmi dari Menteri Penerangan Anas El Fekky, bahwa segala sesuatunya dalam proses pemilu berjalan sangat teratur.
Namun siapapun yang membuka surat kabar hari Senin pagi, atau membaca berita serta video berisi laporan di internet tentang aktivis dan oposisi pada hari pemilu akan mendapat gambaran lain.
Masry al Youm, surat kabar independen yang terbesar menampilkan di halaman pertama foto beberapa pria yang mengenakan pakaian sipil dan menggenggam senapan mesin. Juga gambar sejumlah pria yang menggunakan pentungan, serta barikade jalanan yang terbakar. Di bagian dalam koran tampak serangkaian gambar, bagaimana kertas suara sedang dimanipulasi.
Di situs YouTube ditunjukkan sejumlah rekaman video yang dibuat dengan telefon seluler, di mana tampak, bagaimana sejumlah besar kertas suara diisi petugas pemilu kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara. Dilaporkan suara banyak dibeli. Sebuah koran mengabarkan bahwa harga bisa sampai 200 Pound Sterling bagi tanda kali di tempat yang ditentukan.
Pertikaian dengan Kekerasan
"Di sebuah tempat pemberian suara warga diminta untuk menulis namanya di kertas suara, dan ini tentu membuat kertas suara jadi tidak sah," demikian dikatakan Israa Abdel Fattah, yang mengamati pemilu bagi 'Egyptian Democratic Institute'.
Pendukung Mohammed el-Beltagy di depan TPS di Shubra el-Kheima: menurut hasil penghitungan cepat, Ikhwanul Muslimin yang mengusung 130 caleg gagal meloloskan seorang kandidat pun ke parlemen. Di tempat pemilihan lainnya anggota partai NDP hadir tanpa ijin resmi, demikian cerita Israa Abdel Fattah. Para anggota NDP baru meninggalkan tempat pemberian suara setelah organisasi hak asasi melontarkan protes.
Sebaliknya, wartawan yang punya ijin resmi serta pemantau pemilu tidak diijinkan masuk. "Pemilu ini cuma menegaskan bahwa Mesir adalah sebuah negara diktatur, di mana suara warga dicuri," demikian Abdel Fattah.
Organisasi hak asasi lainnya melaporkan, delapan orang tewas. Selain itu juga terjadi 45 bentrokan serta 180 penangkapan oleh aparat keamanan pada hari pemilu. Departemen Penerangan menampik laporan bahwa korban tewas berkaitan dengan pemilu, dan hanya menyebut sejumlah kasus pertikaian dengan kekerasan dan korban luka-luka.
Di Shubra El Kheima, salah satu daerah paling miskin di Kairo, pada hari pemilu sejumlah besar orang berdesak-desakan di depan tempat pemberian suara. Sebagian besar datang untuk mengelu-elukan calon dari kubu Persaudaraan Muslim Mohamed El Beltagy. Persaudaraan Muslim memang secara resmi dilarang di Mesir, tetapi anggota-anggotanya dapat dipilih untuk parlemen sebagai calon independen.
Lima tahun lalu, El Beltagy berhasil masuk parlemen. Ia menjadi calon favorit di daerah pemilihannya, tetapi ia kemungkinan besar tidak terpilih lagi. Karena walaupun ratusan pendukungnya menyerukan namanya di depan tempat pemberian suara, di kotak suara hanya ada beberapa belas kertas suara.
Di samping petugas resmi pemilu dan wakil para calon dari Partai NDP, tidak ada orang. "Mereka tidak menginjinkan para pendukung saya memberikan suara," demikian dikatakan El Beltagy.
Demokrasi takluk dalam pemilu Mesir
Kotak suara yang isinya tidak banyak dapat dilihat di seluruh kota. Pengamat pemilu memperkirakan, tidak lebih dari 10% dari 41 juta warga yang berhak memilih memberikan suaranya.
Caleg Ikhwanul Muslimin, Mohammed El-Beltagy: "Mereka menghalang-halangi pendukung saya untuk memberikan suaranya," katanya. "Ini adalah kemenangan jelas bagi partai pemerintah," demikian dikatakan Amr El-Shobaki, analis politik di Ahram, Pusat Studi Strategis dan Politis. Menurut perkiraan pertama, Persaudaraan Muslim, yang ikut pemilu dengan 130 calon, tidak berhasil memperoleh satupun mandat langsung, tetapi 14 calonnya masih punya kesempatan untuk memperoleh kursi dalam pemilihan tahap kedua hari Minggu mendatang (05/12).
Itu adalah pukulan telak bagi mereka, karena sejak pemilu 2005 lalu, mereka diwakili 88 orang di parlemen dan menjadi blok oposisi terbesar.
Sistem politik di Mesir memiliki ciri khas berupa manipulasi di tempat-tempat pemberian suara. Tukang pukul yang menakut-nakuti warga yang memberikan suara serta korupsi adalah dampaknya, demikian dikatakan Amr El-Shobaki: "Yang kalah telak dalam pemilu ini adalah demmokrasi. Yang menang kekacauan dan kekerasan."
Perubahan tidak dapat diharapkan di Mesir dalam waktu singkat, demikian perkiraan analis. "Di sini pemilu tidak merubah apapun dalam sistem." Hasil pemilu juga tidak akan mengubah apapun dalam pemilu presiden tahun depan. "Nanti pasti sudah akan diatur, dan pemenangnya sudah jelas sebelum pemilu, tentu saja calon dari NDP."
Dengan suara mayoritas mutlak di parlemen dan oposisi yang tidak berarti sama sekali, NDP akan memerintah selama lima tahun kedepan tanpa gangguan apapun.
Amira El Ahl
Alih bahasa oleh Marjory Linardy
© Qantara.de 2010
Editor: Rizki Nugraha/Qantara.de
Qantara.de
Pergantian Kekuasaan di Mesir
Perpecahan Elit Penguasa
Untuk pertama kalinya dalam sejarah Mesir, elit ekonomi ikut memainkan peran dalam pergantian kekuasaan. Sejak beberapa tahun terakhir jajaran pengusaha yang dekat dengan Gamal Mubarrak memperoleh ruang bebas untuk memperluas pengaruh politiknya. Oleh Stephan Roll
Ikhwanul Muslimin
Gemuruh Masa Depan
Di banyak negara Arab dan terutama di Mesir, Ikhwanul Muslimin merupakan kekuatan oposisi yang secara politis paling diperhitungkan. Tetapi di dalam tubuh organisasi politik tertua dan terbesar dalam dunia Islam itu muncul sebuah sengketa fundamental seputar keterbukaan menuju demokrasi. James M. Dorsey menyampaikan latar belakangnya.
Kaum Elit di Jazirah Arab
Membuka Pintu Dialog
Di jazirah Arab, semuanya penuh kontradiksi, terbelah antara masyarakat awam dan kaum elit kuasa, kota dan desa, miskin dan kaya. Selama kontradiksi ini tetap ada, pembangunan akan tetap tersendat dan kawasan Arab terancam hancur dari dalam, begitu penjelasan sastrawan Libanon Karam al-Helou dalam esainya.
Pergantian Kekuasaan di Mesir
Perpecahan Elit Penguasa
Untuk pertama kalinya dalam sejarah Mesir, elit ekonomi ikut memainkan peran dalam pergantian kekuasaan. Sejak beberapa tahun terakhir jajaran pengusaha yang dekat dengan Gamal Mubarrak memperoleh ruang bebas untuk memperluas pengaruh politiknya. Oleh Stephan Roll
Ikhwanul Muslimin
Gemuruh Masa Depan
Di banyak negara Arab dan terutama di Mesir, Ikhwanul Muslimin merupakan kekuatan oposisi yang secara politis paling diperhitungkan. Tetapi di dalam tubuh organisasi politik tertua dan terbesar dalam dunia Islam itu muncul sebuah sengketa fundamental seputar keterbukaan menuju demokrasi. James M. Dorsey menyampaikan latar belakangnya.
Kaum Elit di Jazirah Arab
Membuka Pintu Dialog
Di jazirah Arab, semuanya penuh kontradiksi, terbelah antara masyarakat awam dan kaum elit kuasa, kota dan desa, miskin dan kaya. Selama kontradiksi ini tetap ada, pembangunan akan tetap tersendat dan kawasan Arab terancam hancur dari dalam, begitu penjelasan sastrawan Libanon Karam al-Helou dalam esainya.
