08.02.2011Dunia Barat dan Pemberontakan di MesirMomok Bernama Ikhwanul Muslimin
Pemerintahan barat cendrung berpola pikir hitam putih terhadap dunia Islam-Arab, terutama seputar pemberontakan di Mesir dan Tunisia. Jika bukan diktatur yang kuat dan pro-barat seperti Mubarak, maka terancam menjadi republik Islam. Oleh Michael Lüders
Perubahan terhadap rejim autokrat Housni Mubarak di Mesir memang seharusnya sudah sejak lama digulirkan, tapi apakah rakyat mampu mengubur mentalitas "aji mumpung" yang cendrung korup dan tersebar baik di kalangan atas maupun di tingkat bawah hirarki? Apa yang terjadi di Tunisia dan Mesir baru-baru ini merupakan sebuah titik balik sejarah. Era penguasa-penguasa tunggal di Arab bersama klan-klannya itu kini mendekati penghabisan.
Perkembangan ini sebenarnya menggembirakan, meskipun hasil akhir eksperimen politik di Maghrib belum jelas. Apakah nanti akan tercipta demokrasi atau cuma belenggu dalam bentuk lain? Tidak seorangpun bisa mengatakan saat ini, apa yang akan terjadi di Mesir dalam satu bulan ke depan, apalagi dalam setengah tahun mendatang. Tapi pesan yang disuarakan para demonstran di jalan-jalan kota itu telah cukup jelas: Kami adalah rakyat.
Pemberontakan di kedua negara itu mengakar di lintas segmen sosial. Dan Ikhwanul Muslimin akan kesulitan untuk memboncengi aksi unjuk rasa tersebut secara ideologis. Tidak di Mesir ataupun di Tunisia, para penduduk merasakan keinginan untuk menggantikan kediktaturan di negaranya dengan bentuk lain, entah itu dengan sistem Islam atau yang lain.
Masa depan kelabu
Seperti lazimnya, jika sejarah baru akan dicatat, tidak seorangpun mengenal skenarionya. Apakah militer di Mesir, Tunisia atau di Negara lain bersedia berbagi kekuasaan dengan kelompok sipil?
Apakah mentalitas kaum mayoritas yang tercoreng oleh korupsi dan nepotisme dapat dikubur ? – sebuah mentalitas yang tidak cuma ditemui di kalangan elit politik melainkan juga di kalangan bahwa dalam hirarki birokrasi. Bagaimana masyarakat sipil dapat mewujudkan „Good Governance“, yang tidak lain adalah kebjakan bertanggungjawab pemerintah terhadap rakyatnya – setelah berpuluh tahun menderita di bawah tradisi para penguasa yang tidak bosan melayani diri sendiri di kas negara?
Nasi sudah menjadi bubur: pada "gerakan sejuta penduduk", ratusan ribu warga berkumpul di lapangan Tahrir di pusat kota Kairo untuk menuntut turunnya Presiden Housni Mubarak. Bagaimana bentuk reformasi terhadap sistem pendidikan? Apakah ledakan jumlah penduduk bisa diredam? Bagaimana menciptakan lapangan kerja dan menawarkan prespektif menjanjikan untuk kaum muda?
Nyatanya tantangan yang dihadapi masyarakat Arab saat ini sangat besar. Tapi kendati begitu nasi sudah menjadi bubur dan waktu tidak bisa diputar ulang. Yang justru sangat mengejutkan adalah bagaimana pemerintah di Eropa menanggapi perkembangan di Tunisia dan Mesir.
Bukannya menunjukkan solidaritas terhadap rakyat dan mengukur retorika sendiri yang teruji selama berabad-abad di bidang demokrasi, kebebasan dan Hak Azasi Manusia, para politikus Eropa hanya mengungkapkan keprihatinan terhadap kerusuhan dan anarki, terutama menyiratkan ketakutan bahwa kelompok islamis kini berpeluang merebut kekuasaan.
Kelompok radikal Islam boleh jadi akan kesulitan menemukan tempatnya. Di Tunisia suara mereka telah kehilangan bobotnya, sebaliknya di Mesir Ikhwanul Muslimin adalah satu-satunya kekuatan yang terorganisir. Fenomena tersebut memiliki dasar historis, mereka terutama terlalu kuat untuk dilarang sebagaimana terhadap partai atau gerakan sipil lainnya.
Dan di sini lah muncul paradoks. Organisasinya dilarang, tapi secara individu mereka menyebar di hampir setiap badan pemerintah. Mereka menjadi semacam pentil bagi rakyat, sebuah wadah untuk setidaknya menyuarakan ketidakpuasan terhadap Ancien Regime.
Pola pikir hitam putih
Kelompok Islam juga menjadi benteng terhadap ideologi kiri. Peran yang bisa disebut “istimewa“ ini memperjelas kenapa Ihkwanul Muslimin terkesan enggan mendukung pemberontakan di negeri sendiri. Baru ketika gelombang protes itu bergulir, mereka mengikutinya.
Namun di sisi lain harus pula diakui bahwa politikus barat cendrung berpola pikir hitam putih ketika berhadapan dengan dunia Arab-Islam, jadi membagi antara diktatur yang kuat dan pro-barat seperti Mubarak – atau terancam menjadi republik Islam layaknya di Iran.
Bukan blok monolistis: Ikhwanul Muslimin bukan gerakan yang homopgen, di barisan mereka turut berdiri kaum pragmatis dan idealis, tulis Lüders. Di banyak negara-negara mayoritas muslim, kelompok Islam yang relativ berpengaruh merupakan ungkapan ketidakpuasan terhadap situasi yang ada, dan bukan kerindungan kaum puritan terhadap sebuah negara tuhan. Jika ada alternatif politik lain, kelompok Islam hanya akan menjadi satu di antara yang lain. Mereka pada akhirnya harus menjaring simpati masyarakat dan tidak dapat lagi melulu menawarkan slogan-slogan agama jika tidak ingin tergeser dari panggung politik.
Pendeknya jika partai-partai Islam berorientasi pada Arab Saudi atau Teheran, mereka akan kehilangan dukungan masyarakat. Dan jika mereka menyontoh Partai AKP di Turki, maka tidak ada alasan buat barat untuk merasa khawatir.
Belum lagi ditambah dengan kenyataan bahwa gerakan Islamis, termasuk juga Ikhwanul Muslimin, bukan merupakan gerakan yang homogen dan bukan pula blok monolistis. Kaum pragmatis juga ikut mengisi barisan mereka seperti juga kaum idealis. Namun siapa yang pada akhirnya mendominasi haluan kelompok bergantung pada situasi di mana gerakan tersebut berada. Hamas di Jalur Gaza misalnya tidak beralasan untuk bersikap moderat. Tapi Ikhwanul Muslimin justru sebaliknya.
Menelanjangi Islam politis
Pandangan dunia barat tentang Islam hingga kini masih dipenuhi ketakutan dan sikap histeris. Hal tersebut dapat berujung pada penyimpangan politis, pada pandangan yang bias. Ikhwanul Muslimin memang bukan gerakan yang dapat dipercaya untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi Mesir. Namun kelompok itu juga bukan kaki tangan Teheran.
Dunia tidak akan tenggelam jika Ikhwanul Muslimin ikut membentuk pemerintahan baru di Mesir. Sebaliknya hal tersebut malah akan mempercepat proses pembusukan dalam politik Islam. Lagian, dalam sebuah masyatakat Arab yang demokratis dan mampu menawarkan prespektif bagi penduduknya, simpati terhadap arus radikal dan terorisme dalam Islam juga ikut menghilang.
Tidak dianggap sebagai pilihan alternatif oleh barat dan media: Tokoh oposisi dan bekas pemenang hadiah nobel perdamaian, Mohammed el Baradei dalam sebuah demonstrasi di Kairo Tunisia, Mesir dan negara-negara lain yang siap mengambil jejak yang sama harus menumbuhkan rasa politik yang baru. Partai, serikat buruh dan organisasi kemasyarakatan sejauh ini hanya dapat ditemui sebagai sebuah gagasan atau wacana dan sebab itu harus memulai lagi dari awal. Namun mereka juga memiliki sekutu yang berpengaruh, yakni internet.
Jelasnya kedua negara itu masih harus membentuk tradisi demokrasinya – Mesir misalnya sejak tahun 1952 cuma memiliki tiga presiden, Tunisia sejak 1956 malah hanya dua.
Tidak dapat disangkal, perkembangan menuju demokrasi di kedua negara itu akan banyak menemui hambatan. Kesalahan fatal juga tidak dapat dihindari sebagaimana juga masih mengakarnya struktur kekuasaan yang lama, di mana kaum oportunis mendominasi atau hirarki kekuasaan yang lama kembali hidup dalam nuansa baru, seperti yang terjadi di Rusia yang hingga kini masih dikuasai oleh oligarki komunis.
Tapi tidak cuma haluan politik di Arab yang harus berubah, juga di barat kebijakan „terus begitu“ tidak dapat berlanjut, juga tidak terhadap Israel yang hingga kini masih menggantungkan harapan pada pemerintahan Mubarak.
„Proses damai“ sebagai istilah biasa
Masalah Palestina tidak dapat dicari jalan keluarnya dengan hanya mempropagandakan „proses perdamaian“, yang sayangnya cuma istilah biasa. Israel tidak menunjukkan kesediaan untuk mengizinkan pembentukan negara Palestina yang berfungsi. Di sini dibutuhkan lebih dari sekedar kata-kata menghibur dari Berlin, Brussels atau Washington, terutama untuk mencapai sebuah terobosan.
Ironisnya, dunia barat berperang di Irak dan Afghanistan justru untuk mendorong kemajuan dalam demokratisasi di negara-negara tersebut. Hal tersebut telah menelan ratusan ribu nyawa di Irak dan juga mencoreng citra barat. Milyaran Dollar dikucurkan untuk membiayai kedua perang tersebut, kebanyakan hanya hangus begitu saja.
Jelasnya jalan yang ditempuh Tunisia dan Mesir lebih baik. Dan politikus di Eropa masih terkesan enggan berbagi pandangan tersebut.
Michael Lüders
© Qantara.de 2011
Dr. Michael Lüders sempat bekerja sebagai koresponden mingguan Jerman DIE ZEIT selama bertahun-tahun. Kini ia aktif sebagai penasehat politik dan ekonomi dan hidup di Berlin.
Editor: Rizki Nugraha/Qantara.de
Qantara.de
Ikhwanul Muslimin
Gemuruh Masa Depan
Di banyak negara Arab dan terutama di Mesir, Ikhwanul Muslimin merupakan kekuatan oposisi yang secara politis paling diperhitungkan. Tetapi di dalam tubuh organisasi politik tertua dan terbesar dalam dunia Islam itu muncul sebuah sengketa fundamental seputar keterbukaan menuju demokrasi. James M. Dorsey menyampaikan latar belakangnya.
Gelombang Protes di Maghrib
Perlawanan Kaum Terpinggirkan
Filsuf terkemuka Maroko, Mohamed Sabila dalam esainya menggambarkan jurang pemisah antara generasi di tiga negara Maghrib dan kesengsaraan sosial kaum muda, yang kecewa terhadap dogma politik generasi tua.
Gelombang Protes di Mesir
Senja Kala Penguasa
Setelah peristiwa di Tunisia tak seorang pun yang tidak mengatakan bahwa kejadian semacam itu mustahil terjadi di Mesir. Namun setiap orang yang mengenal negeri itu mengetahui bahwa waktu sudah mendesak, harapan telah pupus dan betapa sang diktator dibenci. Sebuah analisa oleh Stefan Weidner.
Ikhwanul Muslimin
Gemuruh Masa Depan
Di banyak negara Arab dan terutama di Mesir, Ikhwanul Muslimin merupakan kekuatan oposisi yang secara politis paling diperhitungkan. Tetapi di dalam tubuh organisasi politik tertua dan terbesar dalam dunia Islam itu muncul sebuah sengketa fundamental seputar keterbukaan menuju demokrasi. James M. Dorsey menyampaikan latar belakangnya.
Gelombang Protes di Maghrib
Perlawanan Kaum Terpinggirkan
Filsuf terkemuka Maroko, Mohamed Sabila dalam esainya menggambarkan jurang pemisah antara generasi di tiga negara Maghrib dan kesengsaraan sosial kaum muda, yang kecewa terhadap dogma politik generasi tua.
Gelombang Protes di Mesir
Senja Kala Penguasa
Setelah peristiwa di Tunisia tak seorang pun yang tidak mengatakan bahwa kejadian semacam itu mustahil terjadi di Mesir. Namun setiap orang yang mengenal negeri itu mengetahui bahwa waktu sudah mendesak, harapan telah pupus dan betapa sang diktator dibenci. Sebuah analisa oleh Stefan Weidner.
