15.01.2011Referendum di Sudan SelatanMomentum Perdamaian
Pemerintah di Khartoum mengaku bersedia menerima apapun hasil referendum di Sudan Selatan. Kini saatnya Eropa menerapkan kebijakan perdamaian yang solid dengan ikut membantu kedua sisi Sudan. Sebuah analisa risiko dan peluang perdamaian di Sudan. Oleh Volker Perthes.
Berharap pada kemerdekaan: Hingga kini Selatan belum memiliki nama resmi, meski telah muncul sejumlah pilihan, diantaranya „Sudan Baru Equatoria“, „Juwama“ atau „Republik Nil.“ Dengan referendum yang diadakan 9 Januari lalu, wilayah selatan Sudan memilih untuk merdeka. Tidak ada seorangpun yang berpendapat hasilnya akan lain. Pemerintah di Khartoum pun memperkirakan, sebagian besar warga Sudan selatan akan memilih pemisahan, untuk mendirikan negara sendiri.
Presiden Omar al Bashir dan pemerintahannya mengulang setiap hari, bahwa mereka akan menghormati hasil referendum. Ya, pemerintah di Khartoum akan menjadi pemerintah pertama yang akan mengirimkan duta besar ke Juba, yang akan menjadi ibukota Sudan Selatan. Mereka juga menyatakan bersedia untuk mendukung negara baru itu dalam masalah ekonomi dan keamanan.
Jadi segalanya dapat berjalan mulus. Tetapi skenario lain juga ada, yang berkaitan dengan sejumlah masalah. Misalnya, belum semua masalah perbatasan terselesaikan. Lagi pula tidak bisa diharap, bahwa itu akan terjadi dalam enam bulan masa transisi setelah referendum.
Wilayah Selatan menampung sebagian pemberontak dari Darfur, sedangkan bagian utara menerima beberapa pemimpin oposisi dari Selatan. Kedua belah pihak dapat menyebabkan destabilisasi, jika konflik-konflik politik atau pertikaian pecah.
Karena antara utara dan selatan ada jaringan kemasyarakatan yang kuat, yang dapat digunakan tidak hanya untuk keuntungan kedua belah pihak. Misalnya imigrasi musiman ratusan ribu orang yang hidup berpindah-pindah, yang menghalau ternaknya ke selatan di musim hujan.
Hubungan sosial yang erat antara Utara dan Selatan
Banyak pengamat mempertanyakan juga dengan penuh kekhawatiran, apa yang akan terjadi atas warga Sudan Selatan, yang diperkirakan antara satu sampai dua juta, yang sekarang hidup di utara, jika tiba-tiba menjadi orang asing setelah pembagian negara itu. Orang memerlukan mereka di Sudan Utara. Di sana mereka mempunyai pekerjaan, pendapatan dan kemungkinan untuk memperoleh pendidikan.
Sebaliknya di selatan segala sesuatunya serba kurang, mulai dari infrastruktur, perumahan penduduk hingga lapangan kerja. Jadi buat banyak warga Selatan di Utara, pindah tempat tinggal bukan sebuah pilihan. Namun kemudian muncul suara-suara ekstrem dari bagian utara, yang menyatakan secara terbuka, bahwa warga Sudan Selatan harus meninggalkan wilayah utara, jika bagian selatan melepaskan diri.
Bola panas untuk Omar al Bashir: Sudan bakal menghadapi masa-masa sulit perekonomian akibat hilangnya sebagian cadangan minyak. Banyak politikus bahkan menuduhnya telah membantu perpecahan negara. Jikapun pemerintah mencoba menepis kekhawatiran penduduk, kebanyakan politisi oposisi telah jauh-jauh hari memperingatkan, sebuah rejim yang tertekan di dalam negeri, cendrung mentolerir agitasi ekstrem, bahkan dalam hal ini kekerasan terhadap warga Sudan Selatan.
Dan pemerintahan al Bashir kemungkinan besar akan mendapat tekanan. Hilangnya sebagian cadangan minyak akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di utara, yang selama ini bertopang pada eskpor minyak mentah.
Belum lagi sebagian dari kaum elit politik menuduh presiden menyebabkan perpecahan negara dengan menandatangani perjanjian damai tahun 2005. Apakah ia tidak mampu mencegah referendum tentang "penentuan kehendaksendiri“, seperti halnya presiden-presiden Sudan sebelumnya?
Memang seperti mimpi di siang bolong, jika seorang Omar al Bashir yang terisolir dari dunia dan hingga kini masih merupakan buronan Mahkamah Pidana Internasional, cukup berani melawan kubu sendiri dan menjamin pemisahan diri secara damai wilayah di selatan Sudan. Jika memang itu terjadi, masyarakat internasional harus menghargainya, terutama karena stabilitas di kawasan itu sudah menjadi kepentingan bersama.
"Kami Terutama Ingin Satu Hal: Tidak Ada Perang Lagi"
Baik di utara maupun selatan sebuah rejim liberal dan demokratis tidak akan berdiri, tetapi Sudan yang sudah dilanda perang saudara dapat menjadi tenang. "Kami terutama ingin satu hal. Tidak ada perang lagi," demikian dikatakan salah seorang menteri dan penasehat dekat al Bashir dalam sebuah pembicaraan. Menurutnya, kerugian dari pemasukan minyak akan dapat diatasi. Sebagian besar uang dari industri minyak selama ini digunakan untuk perang pula. Awalnya terhadap bagian selatan, kemudian di Darfur.
Sekarang yang penting, adanya hubungan konstruktif dengan tetangga baru di bagian selatan. Juga untuk membiayai perkembangan di negara sendiri, dan untuk meyakinkan mitra di Eropa, bahwa kerja sama dengan Sudan ada manfaatnya. Selama ini hanya perusahaan-perusahaan Cina dan Brasil yang menyadari kesempatan ini.
Faktanya kedua bagian Sudan, baik utara maupun selatan, akan memerlukan dukungan internasional. Bagian selatan terutama memerlukan bantuan dalam membangun institusi negara, baik kepolisian, kehakiman maupun administrasi.
Separasi dari Utara: Referendum di selatan merupakan salah satu bagian dari perjanjian damai tahun 2005, yang mengakhiri perang saudara di Sudan yang telah berlangsung selama 21 tahun. Antara utara dan selatan harus ada misi Helm Biru PBB yang baru, untuk mencegah insiden di daerah perbatasan. Itu adalah sebuah penempatan militer, yang dapat didukung dengan tentara sendiri oleh Jerman, yang menjadi anggota DK PBB. Utara dan selatan membutuhkan bantuan untuk mendirikan manajemen perbatasan yang berfungsi.
Bagian utara juga harus didesak dan didorong untuk melanjutkan upaya perdamaian di Darfur. Berbeda dengan di selatan, di utara tujuannya bukan kemerdekaan. Perang di Darfur adalah hasil marginalisasi politik dan ekonomi yang berlangsung berpuluh-puluh tahun, juga akibat berbagai konflik antara peternak dan petani.
Ini tambah dipertajam oleh kekeringan, yang kemudian disalahgunakan oleh pemerintah untuk menggerakkan milisi dari suku-suku untuk memerangi pemberontak. Kelompok pemberontak yang sekarang paling berpengaruh terutama ingin ikut memegang kekuasaan di Khartoum.
Kelanjutan proses perdamaian
Tetapi kunci perdamaian tidak hanya terletak dalam saling pengertian dengan pemberontak, yang sekarang diusahakan terutama oleh Uni Afrika dan Qatar, atau dalam perdamaian di masyarakat, yang tempaknya bersedia dilakukan semua kelompok terpenting.
Gencatan senjata di Darfur hanya dapat berfungsi, jika di daerah itu ada alternatif dari perang. Penghidupan kembali pertanian dan investasi dalam infrastruktur, yang memungkinkan perkembangan ekonomi yang mampun menyokong diri sendiri. Tanpa bantuan internasional Sudan tidak mungkin mampu melaksanakan itu semua.
Jadi kemerdekaan Sudan selatan juga menawarkan negara-negara Eropa sebuah kesempatan, untuk menempatkan hubungannya dengan Khartoum di atas dasar baru. Lagi pula AS telah mengisyaratkan untuk mencabut sanksi terhadap Sudah, jika pemerintah di Khartoum membiarkan bagian selatan memisahkan diri dengan damai.
Embargo-embargo itu juga menghalangi perusahaan-perusahaan Eropa untuk aktif di Sudan, yang setelah kehilangan bagian selatannya pun, tetap menjadi negara ketiga terbesar di Afrika. Sekarang Eropa seharusnya tidak perlu menunggu persetujuan dari Washington. Keikutsertaan yang aktif secara politis maupun perekonomian di kedua bagian Sudan adalah bukti politik perdamaian Eropa yang meyakinkan di Afrika.
Volker Perthes
Alih Bahasa oleh Marjory Linardy
Volker Perthes adalah direktur Yayasan Ilmu Pengetahuan dan Politik di Berlin. Beberapa hari lalu ia kembali dari kunjungan di ibukota Sudan, Khartoum.
Editor: Rizki Nugraha/Qantara.de
Qantara.de
Sudan ahead of Elections
Fragile Statehood
Sudan's people will go to the polls in April. In January 2011, less than a year later, southern Sudan will probably hold a referendum on independence. However, experts warn against high hopes: elections alone cannot turn a country into a democracy. By Christian Jahn
The Sudan
Oil-Cursed
Sudan's history seems to substantiate the theory that oil-rich countries fail to develop politically. In their thorough analysis, Elke Grawert and Atta El-Battahani look at how oil has become a political factor in Sudan and how it has marginalised the people in the country's South
Sudan
The End of the Beginning
More than a year after the signing of the peace accords between the government and southern rebels, Sudan is as torn apart as ever. While Khartoum is asking for more patience, those in Juba already regard the unity of the state as a lost cause. Marc Engelhardt reports
Sudan ahead of Elections
Fragile Statehood
Sudan's people will go to the polls in April. In January 2011, less than a year later, southern Sudan will probably hold a referendum on independence. However, experts warn against high hopes: elections alone cannot turn a country into a democracy. By Christian Jahn
The Sudan
Oil-Cursed
Sudan's history seems to substantiate the theory that oil-rich countries fail to develop politically. In their thorough analysis, Elke Grawert and Atta El-Battahani look at how oil has become a political factor in Sudan and how it has marginalised the people in the country's South
Sudan
The End of the Beginning
More than a year after the signing of the peace accords between the government and southern rebels, Sudan is as torn apart as ever. While Khartoum is asking for more patience, those in Juba already regard the unity of the state as a lost cause. Marc Engelhardt reports
