24.09.2010Kekerasan Agama di IndonesiaKoeksistensi Damai yang Terancam
Di tengah maraknya tindak kekerasan yang dilancarkan sejumlah ormas Islam terhadap kelompok minoritas di Indonesia, Presiden Yudhoyono, pemerintah daerah dan kepolisian malah terkesan setengah hati mempertahankan kebebasan beragama seperti yang dijamin Undang-undang Dasar. Laporan Anett Keller dari Yogyakarta
Pengikut "Laskar Jihad" di Jakarta, sebuah kelompok anti Kristen yang militan. FPI juga secara terbuka menyatakan sikap akti Kristen. Rasa terkejut setelah tindakan kekerasan terakhir terhadap wakil agama minoritas di Indonesia masih menusuk dalam. Tidak lama setelah kebaktian hari Minggu, 12 September lalu Hasian Lumbantoruan Sihombing, seorang pimpinan gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Bekasi, ditikam. Sihombing harus dilarikan ke stasiun gawat darurat untuk mendapat pertolongan.
Pendeta perempuan Luspida Simanjuntak, yang bergegas untuk menolongnya, dipukuli dengan tongkat oleh penyerang sehingga menderita luka ringan. Polisi, yang ternyata tidak mampu melindungi korban di lokasi serangan, sekarang telah menangkap 10 tersangka pelaku, di antaranya Murhali Barda, pemimpin partai radikal Islam Fron Pembela Islam (FPI) di Bekasi.
Insiden itu adalah contoh menyedihkan yang terakhir untuk serangkaian kekerasan terhadap pemeluk agama minoritas. Itu menyebabkan tergoncangnya kepercayaan banyak orang Indonesia pada tanah airnya yang pluralistis, secara tradisional dan dijamin oleh konstitusi.
Dari Januari hingga Juli tahun ini saja, SETARA Institue for Democracy and Peace yang berkantor di Jakarta mencatat 28 serangan terutama dari kelompok-kelompok Islam radikal terhadap warga Kristen. Untuk perbandingan, serangan semacam itu hanya terjadi 17 kali tahun 2008 dan 18 kali tahun 2009. Sebagian besar serangan tersebut terjadi di Jakarta dan sejumlah besar kota besar di Jawa Barat.
FPI merampas wewenang aparatur negara
FPI berusaha melaksanakan hukum Syaria di Bekasi. Mereka juga mengancam akan terus melancarkan tindakan terhadap warga Kristen sampai “Kristianisasi“ berakhir. FPI dan kelompok-kelompok yang berhubungan erat dengan partai itu berkali-kali, dan kadang dengan kekerasan, menghalangi anggota HKBP untuk datang ke gereja mereka, yang ditutup karena sengketa soal ijin pendirian bangunan.
Di Jakarta dan daerah sekitarnya, bukan hal baru lagi bahwa FPI bertindak sebagai pengganti polisi. Juga bukan untuk pertama kalinya politik dan kehakiman mendukung mereka.
Warga Kristen Indonesia berdemonstrasi di Jakarta terhadap semakin meningkatnya kekerasan bersifat keagamaan, yang terutama terjadi di Jawa Barat. Pertengahan Agustus lalu mereka memulai pencarian atas Erwin Armada, mantan kepala redaksi majalah Playboy Indonesia, yang sekarang tidak terbit lagi. Pencarian itu mendapat perhatian umum. Armada sebelumnya dijatuhi hukuman dua tahun penjara oleh pengadilan tertinggi, karena dianggap melanggar moralitas dan kesusilaan. Padahal majalah Playboy Indonesia tidak memuat gambar porno sama sekali. Lagi pula, banyak majalah dari penerbit Indonesia, yang isinya jelas lebih bebas daripada Playboy Indonesia.
Ketika diminta tanggapannya atas pengejaran yang dilakukan FPI terhadap wartawan, seorang jaksa di Jakarta dikutip demikian oleh media lokal: "Tujuan kami adalah bertindak dengan cepat. Jika teman-teman kami dari FPI bersedia membatu, kami berterimakasih."
Ancaman terhadap warga Kristen dan Ahmadiah
Dengan pengertian sama tentang “bantuan untuk melaksanakan tugas“ awal Agustus lalu gubernur Jakarta, Fauzi Bowo, tampil dalam berbagai kepala berita. Ketika itu ia meminta FPI untuk membantu menjaga keamanan selama bulan Ramadhan, yang diperlukan warga muslim dalam menjalankan kewajiban agamanya. Banyak pihak menilai hal itu sebagai pemberian kebebasan kepada FPI, untuk terus melaksanakan razia di berbagai Cafe dan klub malam.
Di tengah bulan Ramadan, Menteri Agama Suryadharma Ali, yang juga menjadi pemimpin partai Islam terbesar kedua PPP, menuntut secara umum larangan terhadap Ahmadiah. Suryadharma Ali mendasari usulannya demikian: larangan terhadap Ahmadiah yang dianggap sekte akan "melindungi anggotanya dari serangan dan akan membantu mereka untuk kembali ke aliran utama Islam". Di mata kolumnis kenamaan Julia Suryakusuma menteri agama itu memberikan kepada FPI "lisensi untuk membunuh".
Di Bekasi, walikota Mochtar Muhammad menganjurkan kepada HKBP, setelah anggota gereja itu kerap menjadi korban serangan sekelompok orang tertentu, untuk memindahkan kebaktian mereka ke bangunan lain. "Kami akan menyediakan gedung lain yang dapat digunakan untuk sementara waktu oleh jemaat HKBP, selama gereja baru masih dibangun. Kami akan menjamin keamanan mereka," demikian dikatakan Mochtar Muhammad. Para wakil gereja tersebut tidak percaya janji pemerintah setempat, sebab jemaat HKBP lainnnya di Bekasi, yang mengikuti saran pemerintah daerah, tetap diancam orang-orang yang radikal.
Diskriminasi Pembangunan Tempat Ibadah
Sejak adanya keputusan bersama dari Departemen Dalam Negeri dan Departemen Agama tahun 2006 lalu, ijin pendirian tempat ibadah harus diajukan oleh badan urusan agama di tingkat provinsi serta forum antar agama di daerah bersangkutan, sebelum pemerintah daerah mengeluarkan ijin.
Bukan hanya warga minoritas Kristen yang mengalami kekerasan bermotif keagamaan di Indonesia. Anggota Ahmadiah juga diancam dan dikejar warga yang ekstrimis. Kritikus menilai keputusan itu sebagai pelanggaran kebebasan beragama yang dijamin UUD dan menuntut kembali menuntut, agar keputusan itu ditinjau kembali untuk menghindari tekanan terhadap warga minoritas. Bagi Ismail Hasani, pakar ilmu pengetahuan di institut SETARA, pasal-pasal dalam keputusan tersebut "tidak dapat dilaksanakan dan sangat mendiskriminasi pemeluk agama minoritas."
Menurut Yuna Farhan, Sekretaris Jenderal FITRA (Indonesian Transparency Budget Forum), sebagian masalahnya terletak pada pemerintah, yang baru bertindak jika sudah terlambat karena insiden sudah terjadi. Telalu banyak anggaran departemen agama yang digunakan untuk program penanganan konflik yang sudah terjadi. Sementara tindakan prevensi terlalu sedikit. Demikian dikatakan Yuna Farhan dalam wawancara dengan harian Jakarta Globe. Menurut Farhan, itu sebuah ironi, bahwa Departemen Agama yang memiliki anggaran keempat tertinggi di negara tidak mampu mencegang konflik bermotif agama.
Seruan Kepada Yudhoyono
Kritik juga semakin banyak dilontarkan kepada President Susilo Bambang Yudhoyono, yang tidak memberikan reaksi apapun selama berbulan-bulan atas serangan tersebut. Dalam petisi yang diterbitkan di internet 13 September lalu tentang "perlindungan pelaksanaan hidup beragama sesuai ajaran tiap agama“, penandatangan pertama, yaitu 29 orang ternama dari berbagai latar belakang agama mengingatkan Presiden Yudhoyono, bahwa UUD menjamin hak untuk menjalankan ajaran agama secara bebas.
Penukaran antara AS dan Indonesia? Karena reaksi yang ragu-ragu dari presiden Indonesia, media melontarkan banyak kritik. Yudhoyono seharusnya "mengambil langkah-langkah serius" untuk melaksanakan apa yang dinyatakannya dalam kampanye pemilu dan dalam pidato kenegaraan terakhir tentang jaminan bagi kebabasan beragama. Demikian dinyatakan dalam petisi, yang dalam lima hari pertama sudah ditandatangani 12.000 orang berikutnya.
Presiden harus menjadi "aktor pertama yang sensitif" yang memimpin dialog antar agama di Indonesia, sebelum ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan bersifat keagamaan di tingkat internasional. Itu ditujukan terhadap ucapan terakhir Presiden Yudhoyono. Dalam suratnya kepada Presiden AS Barack Obama, Yudhoyono meminta Obama untuk menghentikan rencana pembakaran kitab suci Al Quran oleh pendeta Terry Jones untuk memperingati serangan 11 September.
Presiden Yang Ragu-Ragu
Sekarang Presiden Yudhoyono memang memberikan reaksi atas desakan masyarakat yang kian bertambah. Ia menyebut secara resmi tindakan kekerasan terakhir terhadap HKBP sebagai "masalah pelik dan serius". Ia juga menekankan: "Di sini tidak ada tempat bagi kekerasan, bagi siapapun. Terutama tidak, jika itu menyangkut hubungan antar agama."
Tetapi Presiden lalai memberikan isyarat jelas dengan melakukan kunjungan di rumah sakit kepada wakil gereja yang luka-luka akibat serangan.
Sikap Presiden Yudhoyono, yang ragu dalam memberikan pernyataan tegas tentang situasi di negara sendiri, terutama sangat buruk jika dibandingkan dengan reaksi yang diberikan Presiden AS Barack Obama dalam masalah sengketa pembangunan mesjid di dekat lokasi Ground Zero di New York, yang disimak masyarakat Indonesia secara intensif.
Begitu buruknya, sampai Endy Bayuni, pemimpin redaksi harian Jakarta Post, baru-baru ini menyarankan agar masalahnya diatasi seperti dalam sepak bola saja. Jadi, Obama ditukar saja dengan Yudhoyono. Secara praktis itu mudah dilakukan, demikian guyon Bayuni. Karena melewati masa sekolah bertahun-tahun di Jakarta, Obama sudah punya pengalaman hidup di Indonesia. Sementara Yudhoyono sudah pernah menyatakan, bahwa AS adalah kampung halaman keduanya.
Anett Keller
Alih bahasa oleh Marjory Linardy
© Qantara.de 2010
Editor: Rizki Nugraha/Qantara.de
Qantara.de
Kelompok Minoritas di Indonesia
Toleransi di Titik Nadir
Munculnya tindak kekerasan terhadap kelompok minoritas di Indonesia baru-baru ini berpangkal pada banyak masalah. Merupakan tanggungjawab bersama untuk mempromosikan sikap toleran terhadap pemeluk agama lain. Oleh Luther Kembaren
Studi Antara Agama di Indonesia
Sabar Menyeberang Jurang
Indonesia Consortium for Religious Studies mencoba mendekatkan mahasiswa dari universitas Islam, Kristen dan sekuler, serta mendorong tukar-menukar dengan pemeluk agama lain dan kelompok atheis. Namun upaya tersebut banyak terbentur rintangan. Laporan Anett Keller dari Jogjakarta.
Wawancara dengan Franz Magnis Suseno
"Kebebasan juga berlaku bagi Minoritas"
Franz Magnis-Suseno dikenal sebagai pastor Katolik ordo Jesuit dan seorang profesor filsafat di Indonesia. Annett Keller berbincang dengannya mengenai UU Antipornografi yang kontroversial di Indonesia, toleransi beragama dan definisi penistaan agama.
Kelompok Minoritas di Indonesia
Toleransi di Titik Nadir
Munculnya tindak kekerasan terhadap kelompok minoritas di Indonesia baru-baru ini berpangkal pada banyak masalah. Merupakan tanggungjawab bersama untuk mempromosikan sikap toleran terhadap pemeluk agama lain. Oleh Luther Kembaren
Studi Antara Agama di Indonesia
Sabar Menyeberang Jurang
Indonesia Consortium for Religious Studies mencoba mendekatkan mahasiswa dari universitas Islam, Kristen dan sekuler, serta mendorong tukar-menukar dengan pemeluk agama lain dan kelompok atheis. Namun upaya tersebut banyak terbentur rintangan. Laporan Anett Keller dari Jogjakarta.
Wawancara dengan Franz Magnis Suseno
"Kebebasan juga berlaku bagi Minoritas"
Franz Magnis-Suseno dikenal sebagai pastor Katolik ordo Jesuit dan seorang profesor filsafat di Indonesia. Annett Keller berbincang dengannya mengenai UU Antipornografi yang kontroversial di Indonesia, toleransi beragama dan definisi penistaan agama.
