28.12.2010Pemilu Parlemen dan Rejim MubarakHidup Sang Firaun!
Pemerintah Mesir kesulitan mengkampanyekan hasil pemilu legislatif terakhir sebagai sebuah pencapaian demokrasi. Eropa seharusnya bersikap kritis terhadap perkembangan politik di Kairo dan mengevaluasi kebijakannya terhadap Mesir, tulis pengamat Timur Tengah, Thomas Demmelhuber
"Rejim Mesir di bawah Presiden Hosni Mubarrak jelas tidak tertarik untuk membuka sistem otoriter di Mesir," tulis Demmelhuber. Dalam dua pekan terakhir parlemen baru Mesir dipilih dalam dua etape. Tetapi jika diperhatikan dengan baik, itu tidak dapat disebut pemilihan umum. Susunan parlemen baru sebelumnya sudah ditetapkan lewat proses nominasi yang ditentukan penguasa dan kampanye.
Jadi calon-calon dari semua partai oposisi dicegah untuk berkampanye atau tidak mendapat ijin untuk mencalonkan diri. Media-media bebas dibungkam, dan terutama pendukung kelompok oposisi Persaudaraan Muslim yang radikal Islam ditangkap tanpa alasan.
Perkembangan yang mengarah ke pemilu lima tahun lalu dicegah dengan cara apapun. Ketika itu Persaudaraan Muslim mendapat lebih banyak suara daripada Partai Demokrasi Nasional (NDP) dari Hosni Mubarak pada putaran pertama. Akhirnya kelompok itu berhasil melewati tahap kedua dan ketiga pemilu dan menjadi kelompok oposisi terkuat di parlemen dengan 88 mandat, walaupun terjadi manipulasi besar-besaran.
Jadi sejak 2005 di bawah nama “reformasi demokratis“ konstitusi diubah, ruang bebas media-media kritis serta aktor-aktor masyarakat sipil dikurangi. Rejim Mesir di bawah Presiden Hosni Mubarak yang berusia 82 tahun dan sakit-sakitan menunjukkan dengan jelas, bahwa mereka tidak tertarik pada pembukaan politis sistem bagi sistem yang otoriter.
Ya untuk Reformasi, Tidak untuk Demokrasi!
Jalannya pemilu bagi negara di tepi sungai Nil itu bukan fenomena baru. Dalam pemilu lalu pun, Hosni Mubarak dan partainya tahu cara terbaik untuk mencegah orang datang ke tempat pemberian suara. Tetapi hasil penghitungan suara dan jangkauan dominasi partai pemerintah dengan pendudukan 95% kursi di parlemen baru tetap mengejutkan.
"Tidak ada bedanya apakah Mubarrak tua atau putranya Gamal yang menjadi presiden Mesir, yang terpenting adalah mengamankan dukungan parlemen untuk pemilu kepresidenan tahun depan" Rendahnya pendapatan suara oleh oposisi dalam pemilu tanggal 28 November dan boykot sebagian besar calon kubu oposisi yang berhasil masuk tahap kedua 5 Desember lalu mengingatkan orang pada periode-periode parlemen dan kekuasaan satu partai Uni Sosialis Arab di bawah Nasser di tahun 1950 dan 1960-an.
Bentuk jelas manipulasi pemilu ini tidak boleh dimengerti sebagai kekuatan rejim atau tanda tindakan efisien pemerintah. Itu lebih menjadi tanda kelemahan, karena rejim otoriter yang stabil di masa ini dapat menghadapi oposisi yang kuat.
Bentuk “pluralisme terkontrol’ ini adalah sarana untuk sampai ke tujuan, yaitu legitimasike luar dan dalam negeri. Dengan hasil pemilu yang terkumpul rejim Mesir kini menghadapi keterbatasan untuk dapat menyebut pemilu berjalan secara demokratis.
Tetapi bagi pemerintah di bawah Hosni Mubarak, motif ini tampaknya tidak bermakna terlalu tinggi. Yang lebih penting adalah pemilihan presiden tahun depan, yang hanya akan terganggu jika ada suara oposisi di parlemen.
Untuk itu pertama-tama tidak penting, apakah Hosni Mubarak yang rentan karena usia lanjut akan mencalonkan diri untuk masa jabatan keenam, atau mempersiapkan jalan bagi anaknya Gamal untuk menjadi presiden sebagai penggantinya. Agar pemilu presiden tahun depan berjalan sesuai keinginan, mereka membutuhkan dukungan sepenuhnya dari parlemen.
Debat sengit dengan oposisi tidak boleh terjadi. Selain itu, parelemen menjadi jaringan kekeluargaan, yaitu untuk memberikan hadiah bagi anggota partai yang setia. Oleh karena itu para pimpinan NDP di bawah Hosni Mubarak memerlukan hampir seluruh kursi di parlemen untuk mendamaikan konflik di dalam NDP, yang sangat banyak, lewat pemberian kursi di parlemen dan untuk membentuk persatuan yang minimal. Jadi bagi pemilu presiden tahun depan sudah ada perencanaan seksama. Tetapi apa arti itu semua bagi Eropa?
Stabilitas dan Keamanan
Nilai-nilai normatif seperti demokrasi dan hak asasi manusia memainkan peranan sentral dalam formulasi politik luar negeri Eropa di tahun 1990-an. Pembukaan struktur yang kaku dan otoriter di wilayah Timur Tengah tampaknya sesuai dengan perubahan politik dunia (tertutama berakhirnya Perang Dingin) dan menjadi bagian gelombang demokratisasi global.
"Perdebatan terbuka dengan oposisi sangat tidak diinginkan, jika mungkin dihindari": Mohammed Badie (ka.) dan Mahmud Ezzat, kandidat Ikhwanul Muslimin Tetapi perkembangan politik di wilayah itu serta kemampuan menyesuaikan diri dari penguasa otoriter membuktikan kekeliruan pandangan universal ini. Oleh sebab itu politik Eropa juga semakin berorientasi pada apa yang dapat dilakukan secara politis dan tidak terlalu pada apa yang diinginkan secara politis. Jadi sekarang stabilitas dan keamanan di bagian selatan Laut Tengah sangat penting.
Terutama setelah serangan teror 11 Septembers 2001 dan setelah jeda singkat agenda liberalisasi dan demokratisasi yang dipaksakan pemerintahan Bush, sekarang stabilitas dan keamanan kembali menjadi inti politik luar negeri yang mendominasi dalam menghadapi negara-negara Timur Tengah seperti Mesir.
Peranan Mesir sebagai penengah yang dapat diandalkan dalam politik Timur Tengah dan kekuasaan atas Terusan Suez tampaknya sudah terjamin akibat stabilitas rejim Mubarak. Tetapi citra rejim yang stabil, yang menyibukkan diri dengan masalah pengganti, kini mulai memburuk. Eropa harus menganggapinya dengan kritis dan melakukan pemeriksaan atas politiknya terhadap Mesir.
Retorika Demokratisasi Tidak Banyak Menolong
Yang masalah di sini bukan politik demokratisasi yang luas. Ini lebih berupa penguatan jalur-jalur pengaruh aktor-aktor oposisi, ini tentang transparensi dan pendirian mekanisme negara hukum dan institusi.
Demonstrasi menentang kecurangan pemilu: “Rendahnya pendapatan suara oleh oposisi dalam pemilu tanggal 28 November dan boykot sebagian besar calon kubu oposisi yang berhasil masuk tahap kedua 5 Desember lalu mengingatkan orang pada periode-periode parlemen dan kekuasaan satu partai Uni Sosialis Arab di bawah Nasser di tahun 1950 dan 1960-an“, tulis Demmelhuber. Upaya politik yang sesuai di masa lalu ditolak pemerintah Mesir dengan menunjuk pada kedaulatannya sendiri. Secara tidak langsung juga terjadi ancaman, bahwa rejim yang sedang berkuasa pada saat bersamaan menjadi mitra satu-satunya yang dapat diandalkan di bagian dunia yang tidak stabil.
Tetapi di pihak Eropa dan AS tuntutan bagi lebih banyaknya transparensi dan lebih banyaknya keikutsertaaan aktor-aktor oposisi semakin ditekankan. Kondisi bagi pembayaran dana dalam jumlah besar yang diperoleh rejim Mesir tiap tahunnya, juga memberikan tuntutan itu tekanan politik. Karena satu hal tampak jelas dari pemilu parlemen.
Keraguan untuk menghadapi konflik yang terusterjadi dengan rejim Mesir bukan saja mencegah pembukaan politik sistem otoriter Mesir. Dengan cara itu stabilitas untuk jangka panjang juga tidak dapat terjamin di tepi sungai Nil.
Thomas Demmelhuber
Alih bahasa oleh Marjory Linardy
Dr. Thomas Demmelhuber saat ini bekerja untuk Institut untuk ilmu-ilmu politik, Universitas Erlangen-Nürnberg
Editor: Rizki Nugraha/Qantara.de
Qantara.de
Pemilu Legislatif di Mesir
Oposisi Dalam Cengkraman Penguasa
Jauh dari janji-janji pemerintah Mesir soal pengadaan pemilu yang transparan dan bebas, peluang kelompok oposisi untuk meraup suara diberangus dalam praktik rekayasa yang terkoordinir rapih. Oleh Amira El Ahl dari Kairo.
Pergantian Kekuasaan di Mesir
Perpecahan Elit Penguasa
Untuk pertama kalinya dalam sejarah Mesir, elit ekonomi ikut memainkan peran dalam pergantian kekuasaan. Sejak beberapa tahun terakhir jajaran pengusaha yang dekat dengan Gamal Mubarrak memperoleh ruang bebas untuk memperluas pengaruh politiknya. Oleh Stephan Roll
Ikhwanul Muslimin
Gemuruh Masa Depan
Di banyak negara Arab dan terutama di Mesir, Ikhwanul Muslimin merupakan kekuatan oposisi yang secara politis paling diperhitungkan. Tetapi di dalam tubuh organisasi politik tertua dan terbesar dalam dunia Islam itu muncul sebuah sengketa fundamental seputar keterbukaan menuju demokrasi. James M. Dorsey menyampaikan latar belakangnya.
Pemilu Legislatif di Mesir
Oposisi Dalam Cengkraman Penguasa
Jauh dari janji-janji pemerintah Mesir soal pengadaan pemilu yang transparan dan bebas, peluang kelompok oposisi untuk meraup suara diberangus dalam praktik rekayasa yang terkoordinir rapih. Oleh Amira El Ahl dari Kairo.
Pergantian Kekuasaan di Mesir
Perpecahan Elit Penguasa
Untuk pertama kalinya dalam sejarah Mesir, elit ekonomi ikut memainkan peran dalam pergantian kekuasaan. Sejak beberapa tahun terakhir jajaran pengusaha yang dekat dengan Gamal Mubarrak memperoleh ruang bebas untuk memperluas pengaruh politiknya. Oleh Stephan Roll
Ikhwanul Muslimin
Gemuruh Masa Depan
Di banyak negara Arab dan terutama di Mesir, Ikhwanul Muslimin merupakan kekuatan oposisi yang secara politis paling diperhitungkan. Tetapi di dalam tubuh organisasi politik tertua dan terbesar dalam dunia Islam itu muncul sebuah sengketa fundamental seputar keterbukaan menuju demokrasi. James M. Dorsey menyampaikan latar belakangnya.
