08.12.2009Ikhwanul MusliminGemuruh Masa Depan
Di banyak negara Arab dan terutama di Mesir, Ikhwanul Muslimin merupakan kekuatan oposisi yang secara politis paling diperhitungkan. Tetapi di dalam tubuh organisasi politik tertua dan terbesar dalam dunia Islam itu muncul sebuah sengketa fundamental seputar keterbukaan menuju demokrasi. James M. Dorsey menyampaikan latar belakangnya.
Pendukung Ikhwanul Muslimin memegang al Quran sebagai simbol perlawanan. Sejak Ikhwanul Muslimin keluar sebagai kekuatan terbesar oposisi pada pemilu tahun 2005, Mesir melarang semua partai Islam Dalam sejarahnya yang telah berlangsung 80 tahun, Ikhwanul Muslimin menjadi gerakan yang menggunakan kekerasan dan anti Barat, serta memaksakan pelaksanaan undang-undang Islam secara ketat. Banyak gerakan radikal Islam pengguna kekerasan yang kita kenal sekarang, awalnya berasal dari Persaudaraan Muslim atau terpengaruh oleh ideologi radikal mereka.
Dalam 30 tahun terakhir, hanya sebagian cabang organisasi ini yang ikut dalam pemilu di berbagai negara Arab. Cabang-cabang tersebut tidak berhubungan erat. Orang berusaha untuk mengadakan transparensi serta reformasi demokratis politik di partainya dan mengakui dengan terbuka sistem perwakilan rakyat dalam parlemen.
Mulai tahun 1980, ketika Shah Iran digulingkan dari jabatan, seorang reporter bertanya kepada mantan pemimpin Persaudaraan Muslim, apakah revolusi Islam di Iran dapat menjadi panutan bagi Mesir. Sambil mengaitkannya dengan pemimpin nasional Mesir Gamal Abdel Nasser, Omar al Telmesani mengatakan: "Tidak, Shah kami sudah meninggal tahun 1970."
Strategi Yang Riskan
Tetapi bukannya menyambut baik upaya demokratis baru dari Ikhwanul Muslimin, pemerintah negara-negara Arab malah menindak sekeras mungkin. Oleh sebab itu masyarakat menjadi kurang percaya kepada pemerintah, karena masyarakat umum menyadari pertentangan ini. Akibatnya, pengikut Islam yang moderat kemungkinan bersimpati pada kelompok radikal.
Sebagian besar negara Arab lebih memilih memarginalkan püartai-partai Islam ketimbang menyambut gelombang reformasi demokratis Saat ini di dunia Arab kecenderungan untuk kembali ke sikap fanatik dalam menganut agama tambah menonjol. Sikap ini dipropagandakan kelompok-kelompok Salafiyah. Mereka menekankan pentingnya sikap hidup yang sangat ketat sesuai ajaran Islam, seperti halnya di masa Nabi Muhammad.
"Pada dasarnya upaya-upaya di bidang sosial seperti dalam Salafi belum menjadi ancaman politis, selama itu digunakan untuk kehidupan pribadi saja. Tetapi semakin besar kalangan yang terkait, implikasi politik semakin mudah terjadi." Itu diperingatkan Marina Ottaway dari wadah pemikir Washington "Carnegie Endowment for International Peace" (CEIP), yang baru-baru ini menerbitkan laporan tentang kesulitan dan kesempatan untuk mengadakan perkembangan demokratis di Timur Tengah. Judulnya, "Middle East Democracy Promotion Is Not a One-Way Street", atau dalam bahasa Indonesianya, penyebaran demokrasi di Timur Tengah bukanlah jalan satu arah.
Di Mesir Dikucilkan, Di Tunisia Dibubarkan
Ketika Persaudaraan Muslim keluar sebagai kekuatan oposisi terbesar dalam pemilu di Mesir, pemerintah negara itu di bawah Presiden Hosni Mubarak memutuskan untuk melarang partai politis dengan haluan religius melalui konstitusi.
Anggota organisasi itu dilarang berdasarkan undang-undang untuk ikut pemilu sebagai calon independen. Untuk memperlemah gerakan tersebut, ratusan anggota Ikhwanul Muslimin ditangkap, di antaranya juga pemimpin mereka, yang dianggap sangat moderat.
"Pada dasarnya agenda sosial kaum Salafi belum menjadi ancaman politis, selama itu digunakan untuk kehidupan pribadi saja. Tetapi semakin besar kalangan yang terkait, implikasi politik semakin mudah terjadi," tukas Ottaway. Tindakan keras dari presiden Mesir yang berusia 81 tahun itu, belakangan ini disertai spekulasi juga, bahwa dalam pemilu presiden tahun depan, anaknya, Gamal, yang menjadi bangkir, akan menjadi penggantinya. Sebuah lelucon yang menyebar luas di masyarakat Mesir mengatakan, melalui jumlah anggota Ikhwanul Muslimin yang ditangkap dapat dilihat bahwa pemilu semakin dekat.
Hubungan antara pemerintah Yordania dan organisasi Islamic Action Front (dalam bahasa Arabnya: Jabhat al-Amal al-Islami), yang menjadi cabang Ikhwanul Muslimin di Yordania, juga dipenuhi konflik. Keadaan juga dipersulit dengan hubungan erat antara Islamic Action Front dengan gerakan radikal Palestina, Hamas, yang juga menjadi cabang Persaudaraan Muslim dan berkuasa di Jalur Gaza.
Hamas, yang memenangkan pemilu Palestina tahun 2006 lalu, dianggap sebagai ancaman oleh para pemimpin konservatif negara-negara Arab, misalnya Raja Yordania Abdullah. Israel dan AS menganggap Hamas sebagai organisasi teroris.
Mesir dan Yordania setidaknya berusaha mengontrol Ikhwanul Muslimin dengan tindakan-tindakan represif. Tetapi kedua negara itu tidak bermaksud mengusir organisasi itu ke pengasingan, seperti halnya Tunisia atau Suriah. Di Suriah tahun 1982 angkatan bersenjata bahkan mengadakan serangan militer terhadap organisasi tersebut, di mana 10.000 orang tewas.
Keresahan Tersembunyi
Represi yang tak kunjung henti akhirnya mendatangkan hasil. Setelah pemimpin religius tertinggi Ikhwanul Muslimin, Mohammed Mahdi Akef, menyatkan tidak akan mencalonkan diri lagi Januari mendatang, di pers Mesir mulai terdengar desas-desus, bahwa gerakan itu mulai terpecah-belah. Kekuatan konservatif dikabarkan berhasil menghalangi Akef dalm usahanya untuk mengangkat salah satu penggagas reformasi ke jajaran pimpinan organisasi.
Di Yordania para anggota Persaudaraan Muslim berdiskusi, apakah hubungan cabang di Yordania dan Palestina sebaiknya dipererat atau ikatan tersebut lebih baik berdiri terpisah.
Kenyataan bahwa kekuatan konservatif di dalam cabang organisasi Ikhwanul Muslimin yang moderat semakin kuat, tidak menyebabkan terhentinya tren demokratisasi dalam organisasi itu. Bahkan sebaliknya: perpecahan seperti itu, yang terjadi dalam organisasi yang selama ini berusaha menutupi masalah internnya, dan sekarang tampak di depan umum menunjukkan bahwa upaya demokratisasi dapat dipercaya.
Untuk pertama kalinya perselisihan dalam Persaudaraan Muslim diperlihatkan di depan umum. Debat intern partai tiba-tiba dapat dibaca sebagai berita utama koran di negara masing-masing.
Kenyataan bahwa Ikhwanul Muslimin menghadapi kerusuhan intern dan tampaknya tidak mampu menekan kekuatan konservatif, dianggap para politisi di Kairo, Amman, Riad dan Washington sebagai tanda, bahwa mereka melakukan sesuatu yang benar, dengan mengambil tindakan keras terhadap organisasi itu. Tetapi mungkin juga, mereka keliru.
"Semakin Demokratis, Semakin Populer"
"Bahayanya, itu pemikiran yang hanya berguna untuk jangka pendek", demikian dijelaskan Marc Lynch dari Universitas George Washington dalam wawancara dengan Deutsche Welle. Lynch dianggap sebagai pakar Ikhwanul Muslimin.
Kepala Ikhwanul Muslimin, Mohammed Mahdi Akef tidak ingin mencalonkan diri lagi. Untuk pertama kalinya, tulis James M. Dorsey, percekcokan di tubuh Ikhwan terdengar hingga ke luar "Langkah ini ikut menyebabkan erosi kebebasan umum, melanggar prinsip-prinsip transparensi dan sulit dipadukan dengan tanggung jawab sebuah negara untuk kesejahteraan umum. Itu melemahkan seluruh demokrasi." Tetapi, kemungkinan itulah tujuan tindakan keras tersebut.
"Bagi pemerintah Mesir menguntungkan, jika Persaudaraan Muslim tetap konservatif," demikian dikatakan Khalil al Anani, yang dianggap pakar dalam masalah gerakan radikal Islam, dalam bincang-bincang dengan Deutsche Welle. "Semakin demokratis, kelompok-kelompok itu semakin populer juga".
Marina Ottaway dari "Carnegie Endowment for International Peace" mengatakan, tindakan represif pemerintah Arab, yang tidak berhasil mengontrol strategi politiknya sendiri, jelas ikut bertanggungjawab, sehingga upaya Persaudaraan Muslim untuk ikut dalam proses-proses demokratis sampai sekarang tidak berhasil.
"Upaya yang dilakukan sekarang, untuk melemahkan partai-partai Islam yang ingin ikut dalam sistem politik bukanlah perkembangan yang baik, dilihat dari kemampuan dunia Arab di masa depan untuk mereformasi diri. Karena oposisi yang sekuler tidak memegang peranan apapun, pelemahan kekuatan Islam berangsur menjadi pelemahan oposisi satu-satunya. Tetapi jika pemerintah di negaranya sendiri tidak mendapat tekanan atau kritik apapun, mereka kemungkinan besar tidak akan mereformasi diri," demikian Ottaway.
Peranan Baru bagi Eropa?
Sebaliknya, di Eropa sebaian besar politisi dan anggota pemerintahan semakin cenderung mengikutsertakan anggota Ikhwanul Muslimin yang moderat ke dalam kehidupan politik negara, dan tidak mengambil tindakan represif terhadap mereka.
"Pemilu di depan pintu" - pendukung Ikhwanul Muslimin berdemonstrasi pada 1 April 2008 menentang penangkapan terhadap tokoh dan calon bakal kandidat Ikhwan Misalnya saja, sepanjang tahun ini anggota parlemen dari Inggris, Perancis, Belanda dan negara-negara Eropa lain bertemu dengan wakil Hamas. Mereka mengesampingkan sikap negara-negara Arab dan AS yang konservatif dan pertemuan diadakan, walaupun Hamas juga tercantum pada daftar hitam.
Dinas Rahasia Jerman (BND) tahun ini bahkan memberikan bantuan, agar anggota Hamas yang ditahan di penjara Israel dibebaskan. Pembebasan itu ditukar dengan rekaman video tentara Israel bernama Gilad Schalit, yang sejak 2006 ditahan oleh organisasi Palestina tersebut.
Dalam sejumlah pembicaraan rahasia sejumlah wakil pemerintah dan diplomat Eropa menjelaskan, menurut mereka ada baiknya jika orang-orang Islamis yang moderat diikutsertakan dalam kehidupan politik di dunia Arab.
Anggota Ikhwanul Muslimin yang memberikan reaksi tanpa kekerasan terhadap tindakan represif pemerintah Yordania dan Mesir, mendapat perhatian masyarakat. Demikian halnya dengan kenyataan, bahwa gerakan radikal Palestina Hamas, sebagai satu-satunya cabang Persaudaraan Mesir yang memikul tanggung jawab pemerintah, berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan satu setengah juta warga Palestina yang sebagian besar miskin.
Apakah Uni Eropa Membuka Diri bagi Kekuatan Islam dari Dunia Arab?
Wartawan kenamaan Yordania Rami Khouri mengatakan, Eropa mengambil peranan aktif sendiri di Timur Tengah, dan terutama untuk mencari jalan keluar dari konflik antara Israel dan Palestina, jika Eropa menjalin hubungan dengan Hamas, Ikhwanul Muslimin dan kelompok-kelompok lain yang terdesak di Timur Tengah.
Jika Uni Eropa mencari hubungan dengan kelompok Islam yang di jazirah Arab termaginalkan secara politis, maka itu merupakan sumbangan bagi solusi konflik antara Israel dan Palestina, menurut Khouri. "Terutama kekuatan-kekuatan militan kedua belah pihak harus mengadakan pembicaraan tentang kemungkinan koeksistensi yang damai," demikian dikatakan Khouri kepada Deutsche Welle.
"Sistem politik AS sangat lemah. AS tidak mampu meyakinkan pihak lain. Sementara kemampuan ini diperlukan untuk mengadakan perundingan dengan aktor-aktor lain. Dalam hal ini Eropa lebih kuat dan oleh sebab itu tidak boleh mengambil jalan seperti AS, yang dengan yakin melangkah ke arah politik yang salah," demikian Khouri.
Uni Eropa yang baru saja mengangkat ketua dewan dan menteri luar negeri, yaitu Herman van Rompuy dan Catherine Ashton, kemungkinan akan mengusahakan, agar Eropa di masa depan dapat merumuskan posisinya dengan lebih jelas dan tanpa pengaruh dari siapapun.
Segera setelah diangkat sebagai "wakil tinggi Uni Eropa untuk politik luar negeri dan keamanan", itulah nama resmi jabatannya, Catherine Ashton menyatakan dengan jelas kepada wartawan, pendirian jabatan baru itu memungkinkan suara Eropa lebih jelas dan keras terdengar di masa depan.
Kompentensinya di dunia politik secara umum diakui, tetapi kritikus juga menyatakan kekhawatiran, bahwa Ashton, yang dengan posisinya selama ini sebagai komisaris perdagangan Eropa tidak memangku jabatan terlalu penting, kemungkinan kurang pengalaman di bidang politik luar negeri.
Untuk menggerakkan 27 anggota Uni Eropa agar bersama-sama menghadapi Timur Tengah dengan politik yang berani, kemungkinan sulit. Terutama jika di dalamnya tercakup juga keharusan untuk berdiskusi dengan kekuatan Islam di daerah itu secara terbuka.
James M. Dorsey
© Deutsche Welle / Qantara.de 2009
Alih bahasa oleh Marjory Linardy
Qantara.de
Elections in Egypt
Take Advantage of the Brotherhood's Gains
The recent parliamentary elections in Egypt - in which the Muslim Brotherhood emerged as perhaps the strongest opposition movement in the entire Arab world – could be a trigger for democratic reform, say Nathan Brown and Amr Hamzawy
The Economic Policy of Egypt's Muslim Brotherhood
Fighting Corruption as an Economic Panacea?
The Muslim Brothers consider the free market economy and the fight against corruption to be the remedy that will cure all of Egypt’s economic ills. Nevertheless, they have not as yet presented a concrete programme outlining how they intend to put this theory into practice. Frederik Richter reports from Cairo
The Islamism Debate
God's Counterculture
Political discourse without Islamist groups would be unthinkable in many Islamic-dominated countries. But what is Islamism actually? Is it more than a fanaticism of losers? And how should the West deal with the "moderate Islamists"? Answers from Sonja Zekri
Elections in Egypt
Take Advantage of the Brotherhood's Gains
The recent parliamentary elections in Egypt - in which the Muslim Brotherhood emerged as perhaps the strongest opposition movement in the entire Arab world – could be a trigger for democratic reform, say Nathan Brown and Amr Hamzawy
The Economic Policy of Egypt's Muslim Brotherhood
Fighting Corruption as an Economic Panacea?
The Muslim Brothers consider the free market economy and the fight against corruption to be the remedy that will cure all of Egypt’s economic ills. Nevertheless, they have not as yet presented a concrete programme outlining how they intend to put this theory into practice. Frederik Richter reports from Cairo
The Islamism Debate
God's Counterculture
Political discourse without Islamist groups would be unthinkable in many Islamic-dominated countries. But what is Islamism actually? Is it more than a fanaticism of losers? And how should the West deal with the "moderate Islamists"? Answers from Sonja Zekri
