04.12.2010Islam di IndonesiaDemokrasi Akar Rumput
Ormas Islam di Indonesia kerap menjadi tulang punggung sikap toleransi di antara masyarakat sipil. Namun di tengah keberhasilan ormas Islam, seperti misalnya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, partai politik yang bernafaskan Islam justru mulai kehilangan dukungan. Oleh Alfred Stepan dan Jeremy Menchik
Pengakuan oleh Barack Obama: Sejak jatuhnya rejim Soeharto, Indonesia telah berkembang menjadi contoh negara demokrasi di Asia Tenggara Kunjungan "Barry Obama," sebutan orang Indonesia bagi bekas warga Indonesia yang sekarang menjadi presiden AS, ke Jakarta terutama bertujuan untuk menghargai semua kesuksesan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia ini.
Dalam 12 tahun setelah beralih ke demokrasi, Indonesia telah mengadakan pemilu, baik di tingkat lokal maupun nasional, secara teratur, juga mengembangkan pasar bebas yang berfungsi, serta menguatkan kebudayaan toleransinya terhadap warga minoritas Kristen, Hindu, Buddha dan keturunan Cina.
dari 10 anggota ASEAN, hanya Indonesia yang mendapat predikat “bebas” dari Freedom House, sebuah organisasi nirlaba yang mengadakan riset serta memberikan konsultasi bagi pelaksanaan demokrasi, dan berkantor pusat di Washington.
Filipina yang mayoritas rakyatnya beragama Katolik, Thailand yang sebagian besar warganya beragama Buddha dan Singapura dengan mayoritas penduduk beragama Kong Hu Chu tidak semaju Indonesia dalam pelaksanaan hak-hal demokrasi dasar bagi rakyatnya. Sehingga para penentu kebijakan AS menilai Indonesia contoh yang tepat bagi negara-negara muslim lainnya. Tetapi apa pelajaran yang dapat diperoleh dari demokrasi?
Tulang punggung masyarakat yang toleran
Pelajaran paling penting adalah, organisasi-organisasi Islam dapat menyediakan tulang punggung bagi masyarakat sipil yang toleran. Muhammadiyah, yang beranggotakan lebih dari 30 juta orang, dan Nahdlatul Ulama (NU), dengan lebih dari 40 juta anggota, mengoperasikan lebih dari 10.000 sekolah dan ratusan rumah sakit.
Konferensi jender oleh organisasi perempuan NU Fatayat: Perempuan Indonesia mendemonstrasikan bahwa Syariah Islam dapat digunakan untuk memerangi kebijakan yang merugikan perempuan Mereka juga mengadakan organisasi remaja dan mendukung perjuangan perempuan. Kedua organisasi itu mempunyai hubungan dengan partai-partai politik, yang sebagian besar menyatakan dukungan bagi demokrasi dan menentang negara Islam.
Syafi’i Ma’arif, mantan pemimpin Muhammadiyah, telah menyatakan argumentasi mendukung pluralisme, yang didasari pada Al Quran, untuk menentang kepatuhan yang buta pada ajaran hukum Islam klasik. Abdurrahman Wahid, mantan ketua NU, menyokong rasa hormat bagi pluralisme agama. Ia juga menjadi poros dalam penggerakan oposisi demokratis terhadap Suharto, yang memerintah secara otoriter.
Cendikiawan Islam ketiga adalah Nurcholish Madjid. Ia menyerukan "desakralisasi" politik di tahun 1970-an, juga mendukung demokrasi yang terdiri dari banyak partai di tahun 1990-an, dan secara pribadi menyarankan Suharto untuk turun dari jabatan presiden tahun 1998.
Indonesia juga mendemonstrasikan, bahwa Islam dapat menyediakan dukungan bagi hak-hak perempuan. Di antara komunitas aktivis yang ada di Jakarta, organisasi yang paling sukses adalah yang mendapat dukungan dari sayap perempuan Muhammadiyah dan NU, yaitu Muslimat, Fatayat dan Aisyiyah. Mantan ketua Fatayat, Maria Ulfah Anshor, memberikan argumentasi-argumentasi pintar yang berdasarkan fiqh, sehingga perempuan mendapat jalan untuk menggunakan hak-hak reproduksi.
Blokade terhadap perjuangan perempuan oleh AS
Di samping itu, berkat kemitraan antara negara dan ilmuwan Islam yang telah berlangsung 40 tahun, Indonesia memiliki salah satu program keluarga berencana yang paling sukses di antara negara-negara berkembang.
Ironisnya, AS sering memblokir upaya-upaya aktivis perempuan Indonesia, dan pada saat bersamaan mendukung mereka, terutama di masa pemerintahan George W. Bush Ironisnya, AS telah memblokir upaya-upaya aktivis perempuan Indonesia, dan pada saat bersamaan mendukung mereka. Restriksi dana yang ditetapkan mantan Presiden George W. Bush bagi program-program kesehatan, yang menggunakan kondom dan alat kontrasepsi lainnya, menjadikan organisasi-organisasi Islam, yang mendapat bantuan dana dari USAID, tidak dapat mempublikasikan informasi-informasi yang mempromosikan seks yang aman dan keluarga berencana.
Ini, seperti biasanya, bisa merugikan. Dalam sebuah kasus yang sangat absurd, sekelompok aktivis feminis muslim, yang menulis buku yang mempromosikan hak-hak perempuan berdasarkan Al Quran, harus mempublikasikan tulisan mereka secara rahasia, karena itu mengikutsertakan argumentasi-argumentasi mendukung hak-hak perempuan dalam masalah reproduksi dan sejumlah kecil dana yang diperoleh kelommpok itu berasal dari yayasan yang menerima dana dari USAID.
Kenyataan bahwa organisasi Islam menguntungkan perempuan juga dapat membantu menjelaskan kesuksesan politik Indonesia yang berkaitan dengan perempuan. 18 % anggota parlemen perempuan (jadi sedikit lebih banyak daripada jumlah perempuan di Kongres AS), dan seorang perempuan, Megawati Sukarnoputri, telah menjadi presiden keempat. Organisasi pimpinan seperti Umar, Fatayat dan Muslimat menjadi koreksi bagi pandangan yang menyebar luas, bahwa Syariah pasti menekan perempuan.
Dukungan politik yang menyusut
Sebaliknya, perempuan Indonesia telah menunjukkan bahwa Syariah dapat menyediakan alat untuk memerangi politik misogini, yang merugikan perempuan. Misalnya, Dirjen Bimas Islam di Departemen Agama, Nasaruddin Umar, yang menyebut diri feminis Islam dan telah mempublikasikan kritik cerdas tentang prasangka dalam soal jenis kelamin di penafsiran Al Quran.
Simpatisan kelompok ekstremis Hizbut Tahrir berdemonstrasi menuntut pemberlakuan Syariah Islam: Partai politik yang bernafaskan Islam sejak awal semakin kehilangan pendukung Agama menyerap di berbagai aspek kehidupan di Indonesia, termasuk politik. Tetapi partai-partai politik yang mendukung implementasi Syariah telah kehilangan pendukung dalam pemilihan umum dari tahun 1955 sampai 2009. Partai-partai yang mendukung Syariah sebagian besar sudah bubar atau mengubah landasan mereka. Bukannya mengambil alih negara, mereka dipaksa oleh pemilih untuk mengubah politik mereka untuk mendukung pluralisme di Indonesia.
Mungkin cara terbaik untuk membantu warga muslim di negara lain bukan dengan berusaha mentransplantasikan institusi Indonesia ke Timur Tengah, atau memberikan dukungan bagi orang-orang yang “telah diakui moderat oleh AS”, melainkan dengan mendengarkan secara lebih seksama suara-suara Islam Indonesia.
Tetapi itu tidak mudah dilakukan. Tulisan-tulisan cendikiawan, misalnya Abdurrahman Wahid, Nurcholish Madjid, Syafi’i Ma’arif, Siti Musdah Mulia, dan Maria Ansor Ulfah, yang sangat mendasar bagi demokratisasi dan hak-hak perempuan Indonesia, hanya sedikit yang diterjemahkan ke bahasa Inggris. Lebih sayang lagi, tidak ada yang diterjemahkan ke bahasa Arab.
Alfred Stepan dan Jeremy Menchik
Dari bahasa Inggris oleh Marjory Linardy
© Project Syndicate 2010
Alfred Stepan, profesor di bidang ilmu pengetahuan politik di Columbia University dan kepala Center for the Study of Democracy, Toleration, and Religion, di universitas itu, juga menjadi penulis Crafting State Nations: India and Other Multinational Democracies, bersama Juan J. Linz dan Yogendra Yadav. Jeremy Menchik, yang sedang menulis tesis untuk gelar Ph.D. di University of Wisconsin-Madison, telah melewatkan dua tahun terakhir untuk mempelajari Islam dan politik di Indonesia.
Editor: Rizki Nugraha/Qantara.de
Qantara.de
Pers di Indonesia
Kemenangan Kaum Konservatif atas Kebebasan Pers
Mantan pemimpin redaksi majalah Indonesia Playboy harus mendekam selama dua tahun di penjara karena "melanggar kesusilaan". Padahal pers di Indonesia termasuk yang paling bebas di Asia, sejak jatuhnya diktator Suharto. Oleh Anett Keller.
Kekerasan Agama di Indonesia
Koeksistensi Damai yang Terancam
Di tengah maraknya tindak kekerasan yang dilancarkan sejumlah ormas Islam terhadap kelompok minoritas di Indonesia, Presiden Yudhoyono, pemerintah daerah dan kepolisian malah terkesan setengah hati mempertahankan kebebasan beragama seperti yang dijamin Undang-undang Dasar. Laporan Anett Keller dari Yogyakarta
Kelompok Minoritas di Indonesia
Toleransi di Titik Nadir
Munculnya tindak kekerasan terhadap kelompok minoritas di Indonesia baru-baru ini berpangkal pada banyak masalah. Merupakan tanggungjawab bersama untuk mempromosikan sikap toleran terhadap pemeluk agama lain. Oleh Luther Kembaren
Pers di Indonesia
Kemenangan Kaum Konservatif atas Kebebasan Pers
Mantan pemimpin redaksi majalah Indonesia Playboy harus mendekam selama dua tahun di penjara karena "melanggar kesusilaan". Padahal pers di Indonesia termasuk yang paling bebas di Asia, sejak jatuhnya diktator Suharto. Oleh Anett Keller.
Kekerasan Agama di Indonesia
Koeksistensi Damai yang Terancam
Di tengah maraknya tindak kekerasan yang dilancarkan sejumlah ormas Islam terhadap kelompok minoritas di Indonesia, Presiden Yudhoyono, pemerintah daerah dan kepolisian malah terkesan setengah hati mempertahankan kebebasan beragama seperti yang dijamin Undang-undang Dasar. Laporan Anett Keller dari Yogyakarta
Kelompok Minoritas di Indonesia
Toleransi di Titik Nadir
Munculnya tindak kekerasan terhadap kelompok minoritas di Indonesia baru-baru ini berpangkal pada banyak masalah. Merupakan tanggungjawab bersama untuk mempromosikan sikap toleran terhadap pemeluk agama lain. Oleh Luther Kembaren
